Oleh :Listia (Aktivis Dakwah)
Ketegangan geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan energi, sehingga mendorong fenomena panic buying bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah. Masyarakat dilaporkan berbondong-bondong membeli BBM dalam jumlah besar karena khawatir terjadi kelangkaan akibat potensi gangguan pasokan energi dunia. Menanggapi kondisi tersebut, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena tindakan tersebut justru berpotensi menimbulkan kelangkaan semu akibat ketidakseimbangan distribusi. (antaranews.com 7/3/2026)
Perang antara Amerika Serikat–Israel dan Iran telah menciptakan risiko gangguan pasokan energi global karena konflik ini mengancam jalur distribusi minyak, khususnya Selat Hormuz yang menjadi rute utama bagi sekitar 20/ % pasokan minyak dunia. Kekhawatiran akan kelangkaan pasokan itulah yang mendorong masyarakat di berbagai negara melakukan panic buying BBM, meskipun pemerintah dan pengamat energi menegaskan stok masih tersedia. Situasi ini menunjukkan bahwa BBM sebagai komoditas strategis bukan hanya soal harga atau persediaan, tetapi juga dapat memicu gejolak ekonomi, sosial, dan politik ketika kepercayaannya terhadap stabilitas pasokan energi terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi, biaya hidup, dan kestabilan masyarakat secara luas.
Kedaulatan energi menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi suatu negara, karena ketergantungan pada pasokan energi asing membuat negara rentan terhadap tekanan eksternal. Dalam konteks kapitalisme global, negara-negara kuat memanfaatkan sumber daya energi dari negara-negara lemah untuk memperoleh keuntungan ekonomi sekaligus menciptakan ketergantungan yang bersifat struktural. Akibatnya, energi tidak hanya menjadi kebutuhan pokok, tetapi juga alat strategis untuk memengaruhi kebijakan dan membatasi kemandirian negara, sehingga negara yang tidak menguasai energi secara mandiri akan lebih rentan terhadap gejolak ekonomi, tekanan politik, dan intervensi asing.
Dalam perspektif Islam, kedaulatan energi bukan sekadar soal ekonomi, tetapi termasuk amanah negara untuk menjaga kemaslahatan umat. Negara bertanggung jawab mengelola sumber daya energi agar kebutuhan rakyat terpenuhi secara adil, sekaligus mencegah ketergantungan yang dapat mengancam kemandirian politik dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang sesuai syariat, energi menjadi instrumen untuk mensejahterakan masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, dan menjaga stabilitas negara dari eksploitasi atau tekanan pihak asing. Kedaulatan energi dalam Islam menegaskan bahwa sumber daya strategis harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dan peradaban, bukan untuk keuntungan segelintir pihak atau penjajahan ekonomi.
Dalam sistem Islam, sumber daya alam, termasuk tambang, berada di bawah pengelolaan negara untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Status kepemilikan ditetapkan sebagai milik umum (milik rakyat) yang dikelola oleh negara sesuai syariat, bukan kepemilikan pribadi semata. Negara bertanggung jawab memastikan eksploitasi sumber daya dilakukan secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Hasilnya didistribusikan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat melalui mekanisme baitul mal. Kebijakan ini mencegah monopoli, eksploitasi asing, dan ketimpangan ekonomi, sekaligus menjaga kedaulatan energi sebagai fondasi kemerdekaan politik dan ekonomi negara. Sumber daya alam menjadi instrumen strategis untuk membangun kemandirian, stabilitas, dan kemaslahatan umat secara menyeluruh.
Kekayaan sumber daya alam yang melimpah di negeri-negeri Muslim seharusnya menjadi sarana nyata untuk menyejahterakan umat Islam, bukan dibiarkan dimanfaatkan oleh kepentingan asing atau segelintir pihak. Dalam sistem yang menerapkan syariat secara menyeluruh, negara bertanggung jawab mengelola kekayaan ini secara adil dan produktif.Memastikan setiap lapisan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari hasil alam. Pemanfaatan yang bijak dan berlandaskan syariat Islam tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat kedaulatan politik, menjaga kemandirian umat, dan membangun kesadaran kolektif bahwa kekayaan negeri adalah amanah Allah SWT yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh.
Penjajahan kapitalisme global yang mengeksploitasi kekayaan negeri-negeri Muslim hanya bisa dihentikan dengan menegakkan kembali syariat Islam secara menyeluruh. Sistem Islam menempatkan syariat sebagai landasan pengelolaan sumber daya alam, politik, dan ekonomi sehingga negara mampu mengatur distribusi kekayaan secara adil dan mencegah dominasi pihak asing. Dengan penerapan hukum Islam, seluruh aset negeri menjadi milik umat, dikelola untuk kepentingan rakyat, dan dimanfaatkan sebagai sarana kesejahteraan kolektif, bukan alat penjajahan ekonomi. Penegakan syariat ini memastikan kedaulatan energi dan kekayaan alam terjaga, sekaligus membangun kesadaran umat akan tanggung jawab mereka terhadap harta Allah SWT yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.
Wallahu bissawab.
