Mata Banua Online
Selasa, Maret 10, 2026
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Komisi IV Pelajari Program Keluarga Harapan dan Pemberdayaan Sosial

by Mata Banua
10 Maret 2026
in DPRD Kalsel
0

 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, saat studi komparasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Surabaya. (foto:mb/ist)

JAWA TIMUR– Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi kesejahteraan masyarakat terus berupaya memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui pendalaman terkait program Keluarga Harapan dan Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi dengan melakukan studi komparasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Senin (9/3) pagi.

Berita Lainnya

Habib Hasyim Siap Mengemban Amanah

Habib Hasyim Siap Mengemban Amanah

10 Maret 2026
Komisi III Dorong Percepatan Pembangunan TPST Regional Banjarbakula

Komisi III Dorong Percepatan Pembangunan TPST Regional Banjarbakula

10 Maret 2026

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama rombongan anggota dewan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari berbagai kebijakan, strategi, serta inovasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jatim dalam mengoptimalkan program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat penerima manfaat.

Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri merupakan program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga kurang mampu.

Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga penerima manfaat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Selain itu, Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat rentan agar memiliki kemampuan ekonomi mandiri, melalui dukungan usaha produktif, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan dalam pengembangan usaha kecil.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengaku kunjungan ini memberikan banyak informasi dan pengayaan materi terkait implementasi program bantuan sosial yang telah berjalan di Jatim.

“Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita mendapatkan banyak informasi serta masukan yang sangat bermanfaat. Ini tentu menjadi referensi bagi kami di Kalsel untuk melihat bagaimana upaya pengurangan angka kemiskinan dilakukan, termasuk pengelolaan berbagai program bantuan sosial yang ada,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar ke depan terdapat berbagai inovasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program pemerintah daerah maupun melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalsel.

Sementara itu, rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Dra. Restu Novi Widiana, M.M. Ia menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi upaya DPRD Kalsel dalam memperkuat kebijakan sosial bagi masyarakat.

Menurutnya, kegiatan studi komparasi seperti ini juga menjadi sarana saling berbagi pengalaman dan informasi antar daerah terkait pengelolaan program kesejahteraan sosial.

“Melalui pertemuan seperti ini, kita bisa saling bertukar informasi mengenai berbagai program yang dijalankan di masing-masing daerah, sehingga dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kunjungan ini diharapkan berbagai praktik baik yang diterapkan di Jawa Timur dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.rds

 

 

Mata Banua Online

© 2025 PT. Cahaya Media Utama

  • S0P Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper