JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mempertanyakan Surat Telegram yang dikeluarkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal status siaga 1 sebagai respons antisipatif terhadap perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Puan mengatakan, pihaknya akan menugaskan Komisi I DPR untuk memanggil Panglima TNI membahas alasan penerapan Siaga 1.
“Terkait dengan Siaga 1, kami akan meminta Komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut,” ujar Puan usai memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Menurut Puan, kesiapsiagaan sudah sewajarnya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum dan TNI terhadap situasi keamanan dan pertahanan dalam negeri.
Sehingga, dia mempertanyakan urgensi penerbitan surat Telegram yang secara spesifik menetapkan Siaga 1 dalam kondisi saat ini.
“Kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini mungkin apakah itu diperlukan atau tidak,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Puan, TNI harus menjelaskan secara konkret dasar penerbitan Telegram tersebut.
“Lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait,” ujarnya.
Instruksi Panglima itu tertuang lewat Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diteken Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Surat berisi tujuh instruksi agar jajaran mulai siaga dengan menyiapkan sejumlah langkah strategis di dalam negeri jika eskalasi akibat perang Iran dengan AS-Israel tak kunjung mereda.
Selain penyiagaan prajurit, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI antara lain juga diminta memerintahkan atase pertahanan RI di negara-negara terdampak konflik untuk mendata dan memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI), serta menyiapkan rencana evakuasi apabila diperlukan.
BAIS diminta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI dan otoritas terkait sesuai eskalasi di kawasan Timur Tengah.
Sementara, sebanyak 286 dari total 579 anggota DPR absen dalam Rapat Paripurna ke-15 pembukaan masa sidang IV 2025-2026, Selasa (10/3).
Ketua DPR, Puan Maharani memimpin paripurna pembukaan masa sidang DPR usai sebulan masa reses anggota dewan sejak sebelum Ramadan pertengahan Februari lalu.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat Paripurna DPR RI kemarin telah ditandatangani 273 orang, izin 20 orang anggota, sehingga yang hadir adalah 293 orang dari 579 orang anggota,” kata Puan membuka rapat.
Paripurna tak memiliki agenda apapun, kecuali penyampaian pidato oleh Puan. Dia dalam pidatonya banyak menyoroti konflik geopolitik di kawasan Asia Barat akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Puan yang mengatasnamakan pimpinan DPR, menyampaikan duka cita atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei oleh serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari.
“Atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Ayatullah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran,” ujar Puan.
Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan negara, Indonesia, kata Puan, menyampaikan simpati kepada seluruh rakyat Iran.
“DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi, baik yang dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral, untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas,” ujarnya. web
