BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Gusti Iskandar Sukma Alamsyah melakukan rapat kerja bersama dinas sosial (dinsos) seiring dengan telah ditetapkannya APBD 2026, dengan kondisi anggaran yang tersedia relatif minimalis sekitar Rp 69 miliar sebagai dampak dari kebijakan efisiensi.
“Namun perlu kita tegaskan bahwa program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan sosial dan kemanusiaan tidak boleh terdampak secara signifikan,” ucapnya, Rabu (3/4) sore.
Ia mengatakan, program sosial bukanlah program seremonial, melainkan menyangkut kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup masyarakat.
“Apa yang disampaikan rekan-rekan dinas sosial menjadi atensi serius bagi kami di komisi IV DPRD. Kami berkomitmen memperjuangkan agar anggaran bagi program-program prioritas tetap terjaga baik dalam pembahasan anggaran reguler maupun dalam perubahan anggaran ke depan,” jelasnya.
Menurutnya, efisiensi bisa saja dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial atau kurang mendesak. Tetapi untuk program sosial kemanusiaan seperti bantuan bagi lansia, masyarakat kurang mampu, dan kelompok rentan lainnya, itu tidak boleh dikurangi.
“Kebetulan saya juga memiliki latar belakang sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), sehingga saya memahami betul program kemanusiaan adalah kebutuhan riil masyarakat. Negara harus hadir dalam memastikan kebutuhan dasar tersebut terpenuhi,” tegasnya.
Ke depan, lanjut dia, pihaknya akan kembali menggelar rapat kerja untuk benar-benar menyusun skala prioritas berdasarkan tugas pokok dinas sosial.
Ia pun menegaskan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama. Inovasi program tentu tetap dimungkinkan, terutama jika ada peluang dalam perubahan anggaran dan itu akan diperjuangkan bersama.
“Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap dinamika sosial, termasuk polemik terkait BPJS maupun data kemiskinan di Kalimantan Selatan yang masih menjadi perhatian serius. Karenanya, kebijakan anggaran harus selaras dengan kebutuhan sosial kemanusiaan masyarakat,” pungkasnya. rds
