Mariatul Adawiyah, ST (Aktivis Muslimah)
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Optimisme tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026, dikutip dari (setkab.go.id).
Dilansir dari (cnbcindonesia.com) bahwa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai iuran yang harus dibayarkan Indonesia secara suka rela setelah bergabung Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Besaran iuran yang harus dibayarkan Indonesia disebut mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun. Purbaya mengatakan bahwa sampai saat ini masih belum ada pembicaraan mengenai pembayaran iuran sukarela itu. Namun menurutnya jika diminta kemungkinan iuran itu akan dibayarkan melalui APBN.
Menurut pak Prabowo, keterlibatan Indonesia dalam badan ini adalah benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Sementara itu, pengamat hubungan internasional, menilai Indonesia akan lebih punya peran lebih kuat dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Asalkan punya agenda yang jelas. Tanpa itu, hanya akan jadi antek asing. Lembaga yang diklaim akan mengurus Gaza ini memicu kekhawatiran sekaligus beragam pertanyaan tentang peta politik internasional, di kutip dari (bbc.com).
Banyak pihak mempertanyakan tujuan dibentuknya Board of Peace, yang awalnya ingin menyelesaikan konflik di Gaza, namun tidak melibatkan Palestina. Keputusan Indonesia untuk menjadi anggotanya juga menimbulkan kontroversi dan memunculkan pertanyaan tentang posisinya dalam konflik Gaza. Meski keputusan dewan ini ditentukan suara mayoritas anggota, keputusan itu masih dapat diveto oleh ketua. Adrianus Harsawaskita, dosen Kebijakan Luar Negeri di Universitas Katolik Parahyangan, berpendapat bahwa dewan tersebut dibentuk untuk kepentingan Trump. “Kalau saya melihatnya ini bukan kepentingan orang-orang Palestina atau orang Gaza, ini kepentingan real-estate-nya Trump.”” katanya. Pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, menantu Trump Jared Kushner memaparkan rencana pembangunan “New Gaza”, atau Gaza Baru, yang dicirikan dengan gedung-gedung tinggi, dalam waktu tiga tahun, dikutip dari (abc.net.au).
Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan rencana mereka “membangun Gaza Baru”, proyek pembangunan dari nol wilayah Palestina yang hancur. Merujuk Salindia presentasi resmi, AS akan membangun puluhan gedung pencakar langit, yang membentang di sepanjang pantai dan bekas perumahan di kawasan Rafah yang telah luluh lantak. Presentasi proyek ini disampaikan selama seremoni penandatanganan “Dewan Perdamaian” yang digagas Presiden AS, Donald Trump, di sela kegiatan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Peta yang ditampilkan pemerintah AS juga menunjukkan rencana pengembangan kawasan perumahan, pertanian, dan industri baru secara bertahap, untuk populasi yang mereka targetkan sekitar 2,1 juta orang. “Kami akan sangat sukses di Gaza. Ini akan menjadi hal yang luar biasa untuk disaksikan,” kata Trump, dikutip dari (bbc.com).
BoP dibentuk bukan untuk perdamaian Palestina (bahkan Palestina tidak dilibatkan sama sekali), melainkan untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Trump ingin menguasai Gaza, mengusir penduduknya, dan membangun Gaza Baru yang berisi gedung-gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen. BoP justru ditujukan ntuk menghancurkan Palestina. Keberadaan negara-negara muslim (termasuk Indonesia) hanya menjadi pelengkap legitimasi. BoP adalah alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza. Keikutsertaan negeri-negeri muslim dalam BoP adalah pengkhianatan terhadap muslim Gaza. Palestina tidak butuh BoP maupun rencana AS. Yang Palestina butuhkan adalah pembebasan dari pendudukan Zionis.
Perdamaian hakiki bagi Palestina hanya akan terwujud jika Zionis hengkang dari wilayah Palestina. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal ini adalah jihad. Khilafah adalah satu-satunya institusi yang akan mengomando jihad akbar untuk membebaskan Palestina. Negeri-negeri muslim tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi’lan yang tengah memerangi muslim Palestina (AS dan Zionis). Negeri-negeri muslim justru harus bersegera menegakkan Khilafah. Umat Islam harus menjadikan Khilafah sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) dan segera merealisasikannya.
