RANTAU-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, mencatat belum seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melaksanakan rapat evaluasi kinerja 2025 sekaligus menyusun rencana kerja strategis 2026.
Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Tapin, ME Iwan Satriansyah, di Rantau, Jumat, mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pengelola BUMDes dan BUMDesma agar segera melaksanakan evaluasi akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha desa.
“Surat edaran tertanggal 15 Desember 2025 itu meminta pengelola BUMDes melaksanakan rapat evaluasi kinerja tahun berjalan dan menyusun rencana kerja tahun berikutnya,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, rapat evaluasi difasilitasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta didampingi pendamping desa dan dihadiri Kepala Seksi Ekonomi Kantor Kecamatan setempat.
“Dalam rapat evaluasi tersebut wajib melibatkan unsur masyarakat dan dilaksanakan secara terbuka,” tambahnya.
Menurut Iwan, transparansi menjadi kunci karena sebagian penyertaan modal BUMDes bersumber dari dana desa, termasuk alokasi ketahanan pangan Karena itu, pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Dana penyertaan modal berasal dari dana desa. Jadi pengelolaannya wajib akuntabel dan dilaporkan secara terbuka,” kata Iwan.
Ia menambahkan, evaluasi kinerja menjadi instrumen penting guna mengukur capaian usaha, mengidentifikasi kendala, sekaligus merumuskan strategi pengembangan yang lebih adaptif di 2026, terutama di tengah dinamika ekonomi desa. Sementara itu, ucap Iwan, sejumlah BUMDes di ecamatan Tapin Tengah dilaporkan telah menyelesaikan rapat evaluasi 2025.
“Hasil rapat evaluasi 2025 dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pemerintah kecamatan serta Dinas PMD Tapin sebagai bahan monitoring dan pembinaan lanjutan,” ungkapnya.
Iwan menyebutkan, PMD Tapin akan terus mendorong BUMDes yang belum melaksanakan evaluasi agar segera menuntaskannya guna memperkuat tata kelola dan keberlanjutan usaha desa.{[an/mb03]}
