BANJARBARU-Upaya hilirisasi sektor peternakan dan perkebunan di Kalimantan Selatan (Kalsel) harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem cadangan pangan daerah.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Firman Yusi dari Komisi II, saat Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis (12/02).
Menurut Firman Yusi, hilirisasi tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi bahan mentah, tetapi harus mampu mendorong penciptaan nilai tambah melalui pengolahan, pengemasan, hingga distribusi produk. Dengan demikian, petani dan peternak di Kalsel tidak hanya menjadi pemasok komoditas primer, tetapi juga menjadi bagian dari rantai industri yang memberikan keuntungan lebih besar.
“Hilirisasi adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Kita tidak bisa terus menjual dalam bentuk bahan baku. Harus ada pengolahan, ada penguatan branding, dan ada jaminan pasar,” ujar Firman Yusi.
Ia menegaskan, salah satu strategi penting yang perlu segera diwujudkan adalah pembangunan gudang pangan sebagai cadangan pangan provinsi. Gudang ini tidak sekadar berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi menjadi instrumen stabilisasi harga dan penguatan ekonomi lokal.
Menurutnya, gudang pangan provinsi harus diisi oleh komoditas dan produk olahan dari petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM lokal. Dengan skema pembelian yang terencana dan harga yang wajar, pemerintah daerah dapat menyerap hasil produksi masyarakat saat panen raya atau ketika harga pasar melemah.
“Gudang pangan ini harus menjadi buffer stock daerah sekaligus menjadi penyangga harga. Saat produksi melimpah dan harga turun, pemerintah hadir menyerap. Saat terjadi kelangkaan atau gejolak harga, stok ini bisa dilepas untuk menjaga stabilitas,” jelasnya.
Firman Yusi menilai, integrasi antara hilirisasi dan sistem cadangan pangan akan memperkuat ketahanan pangan Kalsel secara menyeluruh. Produk perkebunan seperti kelapa, karet, sawit rakyat, dan komoditas hortikultura dapat diarahkan pada pengolahan lanjutan. Demikian pula sektor peternakan seperti sapi, ayam, dan produk turunannya perlu didorong pengembangan industri pengolahan daging, susu, hingga pakan berbasis bahan baku lokal.
Selain itu, ia mendorong adanya sinergi lintas sektor, termasuk Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Keterpaduan perencanaan dan penganggaran dinilai sangat penting agar hilirisasi tidak berjalan parsial.
“Kita ingin ekosistemnya terbangun. Dari hulu sampai hilir terintegrasi. Produksi kuat, pengolahan berkembang, distribusi lancar, dan cadangan pangan aman,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur pendukung seperti cold storage, rumah potong hewan yang memenuhi standar, unit pengolahan hasil perkebunan, serta fasilitas logistik yang memadai. Tanpa infrastruktur tersebut, hilirisasi akan sulit berkembang secara optimal.
Lebih jauh, Firman Yusi menyebut bahwa strategi pembangunan gudang pangan berbasis produk lokal juga merupakan bentuk keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok cadangan pangan, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih inklusif.
“Kita ingin uang berputar di dalam daerah. Produk lokal dibeli pemerintah daerah, disimpan sebagai cadangan, lalu dimanfaatkan kembali untuk masyarakat. Ini menciptakan siklus ekonomi yang sehat,” ujarnya.
Dalam forum Rakortek tersebut, ia berharap perencanaan pembangunan perkebunan dan peternakan ke depan benar-benar mengedepankan orientasi nilai tambah, ketahanan pangan, serta kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pangan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal kemandirian dan keberpihakan. Hilirisasi dan pembangunan gudang pangan provinsi harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan,” pungkasnya.rds
