OJK Dorong Kelompok Usaha Bersama Bank Pembangunan Daerah Tingkatkan Kredit UMKM

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) me­ne­gaskan penguatan peran Bank Pem­ba­ng­un­an Daerah (BPD) melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai strategi utama dalam me­ni­ngkatkan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan mendorong per­tum­buhan ekonomi daerah.

Demikian disampaikan Ke­pa­la Eksekutif Pengawas Perba nkan OJK, Dian Ediana Rae, da­lam pertemuan dengan Direktur Uta­ma dan Anggota Dewan Ko­mi­saris Bank Induk, Pelaksana Pe­ru­sahaan Induk, serta seluruh Bank Anggota KUB BPD yang di­selenggarakan di Gedung A.A. Ma­ramis, Jakarta, Selasa (3/2).

Berita Lainnya

DPR RI Dorong Pembentukan Pansus Percepatan Ekonomi Perbatasan Papua

9 Februari 2026

Top Up di Dunia Games Bisa Dapat Merchandise Eksklusif

9 Februari 2026

Pertemuan ini merupakan ba­gi­an dari upaya OJK membangun ke­selarasan kebijakan dan arah stra­tegis antara regulator, industri per­bankan, dan pemerintah dae­rah dalam mendorong per­tum­buh­an ekonomi yang inklusif dan ber­kelanjutan.

Dian menyampaikan bahwa ram­pungnya pembentukan KUB men­jadi tonggak penting dalam agen­da penguatan struktur per­ban­kan daerah. Melalui KUB, ka­pasitas BPD diharapkan se­ma­kin meningkat dalam menjalankan fu­ngsi intermediasi serta pe­ran­nya sebagai agen pembangunan di daerah.

“Pembentukan KUB bukan se­mata-mata kebijakan kon­so­li­dasi perbankan, tetapi merupakan str­ategi untuk memperkuat fon­dasi ekonomi daerah. BPD de­ng­an struktur permodalan yang ku­at, tata kelola yang baik, serta si­nergi bisnis yang efektif akan le­bih mampu mendukung agenda pem­bangunan daerah,” ujar Dian.

Lebih lanjut, Dian me­ne­kan­kan bahwa sinergi dalam KUB ha­rus dibangun berdasarkan prin­sip mutual benefit dan kese­la­ras­an visi pembangunan daerah. Melalui KUB, BPD diharapkan da­pat meningkatkan skala eko­no­mi, efisiensi operasional, serta ka­pasitas inovasi produk dan layanan, termasuk pemanfaatan tek­nologi digital untuk mem­per­luas akses pembiayaan.

Dalam konteks tersebut, pe­ran pemerintah daerah sebagai pe­me­gang saham BPD dinilai sa­ng­at strategis, antara lain melalui du­kungan kebijakan daerah dalam mem­bangun ekosistem usaha ya­ng kondusif, penguatan per­mo­dal­an yang berkelanjutan, serta pe­nempatan BPD sebagai mitra uta­ma dalam program pem­ba­ng­unan daerah.

Konsolidasi dan sinergi me­la­lui KUB juga diarahkan untuk mem­perkuat kontribusi BPD da­lam pembiayaan sektor produktif, khu­susnya UMKM. Peningkatan kre­dit UMKM di daerah di­ha­rap­kan dapat mendorong per­tum­buhan ekonomi, menciptakan la­pa­ngan kerja, memperkuat basis usa­ha lokal, serta mengurangi ket­impangan antarwilayah.

Sejalan dengan itu, pada hari ya­ng sama, OJK juga men­yelenggarakan Rapat Koordinasi Pe­ngawasan Perbankan Daerah ber­sama seluruh Kepala OJK Dae­rah dan pimpinan satuan ker­ja pengawasan perbankan. Rapat ini bertujuan untuk me­n­ye­la­ras­kan pengawasan KUB, mem­per­kuat koordinasi pusat dan dae­rah, serta merumuskan strategi pe­ngawasan yang mendukung ak­selerasi kredit UMKM secara se­hat dan berkelanjutan.

“Forum ini meneguhkan ko­mitmen bersama untuk me­mas­ti­kan KUB tidak hanya me­m­per­kuat permodalan BPD, tetapi ju­ga meningkatkan kualitas mana­jemen risiko dan tata kelola. Dengan demikian, BPD dapat men­jalankan perannya sebagai agen pembangunan daerah secara lebih optimal,” tegas Dian.

OJK menegaskan ko­mit­mennya untuk terus mendorong pe­nguatan BPD melalui ke­bi­jak­an yang terintegrasi, pe­ng­a­was­an yang adaptif, serta sinergi ya­ng erat dengan pemerintah dae­rah. Penguatan BPD melalui KUB diharapkan menjadi katalis utama dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah ya­ng inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.rds