Pemerintah hari ini tampak begitu percaya diri merayakan dirinya sendiri. Pidato optimisme diproduksi berulang-ulang; digitalisasi pendidikan dipamerkan lewat layar datar interaktif serta muatan kecerdasan buatan dalam kurikulum; angka kemiskinan yang diklaim menurun;berbagai program populis dikebut,dan klaim keberhasilan lewat statistik kebijakandirayakan dalam gempita selebrasi; hingga surveitingkat kebahagiaan warga yang begitu dibanggakan.
Namun di balik gempita itu, ada kegelapan yang absen di laporan yaitu ketika hak hidup layak seorang anak runtuh oleh kemiskinan ekstrem dan pemerintah tak cukup cepat hadir. Namun di balik hiruk-pikuk itu, terselip sebuah surat sederhana. Tulisan tangan seorang anak untuk ibunya, yang nyaris tak terbaca dalam statistik mana pun. Di ruang sunyi yang tak tercatat laporan, ironi itu bekerja: negara tampak sangat hadir dalam paparan data, tetapi absen dalam kehidupan.
Alarm Sosial
Peristiwa tragis yang melibatkan seorang anak usia sekolah dasar di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) semestinya dibaca sebagai alarm sosial, bukan sekadar perkara individual. YBR (10), murid kelas IV di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Ngada NTT tewas diduga gantung diri setelah mengalami tekanan karena tidak mampu membeli buku dan pena untuk keperluan sekolah (www.kompas.com 4/2/2026). Kejadian tersebut mengungkap jurang antara mandat konstitusional yaitu hak hidup layak dan hak atas pendidikandengan kenyataan keseharian warga. Ketika kebutuhan belajar paling dasar tak terpenuhi, persoalannya bukan hanya kemiskinan, melainkan sistem pendidikan yang belum mampu memastikan prasyarat belajar tersedia secara layak bagi setiap anak.
Sekolah pemerintah berada di posisi serba terbatas: dituntut menghasilkan capaian, tetapi berhadapan dengan murid yang memikul beban hidup di luar jangkauan pedagogi. Pendidikan yang digadang sebagai jalan mobilitas sosial justru rapuh karena bertumpu pada kemampuan ekonomi keluarga. Peristiwa ini lebih menyerupai puncak gunung es dari kemiskinan struktural, lemahnya perlindungan anak, dan tata kelola pendidikan yang belum menempatkan kebutuhan dasar sebagai fondasi.
Akar Masalah &Paradoks
Ironinya, alarm itu berbunyi di tengah gempita selebrasi berbagai kebijakan pemerintah. Pendidikan/pembelajaran digital dielu-elukan; digitalisasi pembelajaran dipercepat; dan program sosial berskala besar dipromosikan sebagai bukti keberpihakanpemerintah pada rakyat.
Namun realitas sosial memperlihatkan paradoks yang telanjang: kebahagiaan sebagai klaim data tidak otomatis menjelma menjadi kesejahteraan sebagai pengalaman hidup. Pilihan kebijakan mencerminkan prioritas negara. Ketika program bantuan konsumtif berupa makan besar dianggap lebih mendesak ketimbang penyediaan lapangan kerja, negara memilih mengelola akibat ketimpangan alih-alih membenahi akar masalahnya. Tanpa pekerjaan yang layak, keluarga akan tetap rapuh. Suntikan bantuan pemerintah hanya menjadi penyangga sementara, bukan solusi berkelanjutan.
Paradoks itu juga tampak di sektor pendidikan. Sekolahgratis, tetapi tidak sepenuhnya bebas biaya. Buku, alat tulis, seragam, dan perlengkapan belajar tetap harus dibeli. Artinya, pemenuhan hak pendidikan masih menjadi beban keluarga. Negara hadir pada level regulasi dan projek, tetapi absen dalam memastikan kebutuhan paling elementer tersedia. Di titik ini, pertanyaan mendasar muncul: apa yang sesungguhnya menjadi prioritas kebijakan pendidikan? Capaian yang mudah dipamerkan atau pemenuhan kebutuhan dasar yang sulit didokumentasikan?
Data statistik berupa pertumbuhan ekonomi, GDP, hingga hasil surveilevel kebahagiaankehilangan daya. Senyatanya angka yang baiktakselalu berarti kehidupan yang baik.
Jalan Keluar
Negara ideal menurut saya bukan yang paling pandai merayakan capaian, melainkan yang paling cepat hadir saat warganya rapuh. Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri; ia mesti ditopang kebijakan kesejahteraan yang kokoh dan konsisten. Pemimpin yang amanah dan berempati memahami bahwa investasi terpenting bukan pada etalase teknologi atau jargon, melainkan pada jaminan kebutuhan dasar keluarga.
Penyediaan lapangan kerja bermutu adalah fondasi. Dengan pendapatan memadai, keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar anak seperti sandang, pangan, papan, peralatan belajar, termasuk rasa aman dan merasa cukup. Sejumlah negara memilih menjamin pendapatan minimum warganya sebagai wujud perlindungan martabat; kebijakan semacam ini menempatkan manusia di atas statistik.
Di sektor pendidikan, pembenahan harus menyentuh hulu: memastikan paket kebutuhan belajar dasar benar-benar tersedia tanpa bergantung pada dompet keluarga; integrasi data kemiskinan dengan layanan sekolah; penguatan layanan konseling dan pendampingan di jenjang dasar; serta mekanisme respons cepat lintas sektor bagi keluarga rentan. Sekolah perlu ditopang, bukan dibebani untuk menambal lubang kebijakan.
Simpulan
Peristiwa yang melibatkan YBR (10) adalahpembatal paling keras atas klaim keberhasilan negara. Apa arti bahagia dalam laporan jika negara membiarkan warganya kehilangan harapan? Apa makna pertumbuhan jika hak pendidikan masih ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga?
Negara sungguh tidak kekurangan program. Yang kurang adalah keberanian menata ulang prioritas dengan empati sebagai kompas moral. Pendidikan yang memerdekakan hanya mungkin lahir di negara yang menjamin kemerdekaan hidup warganya, bukan merdeka dalam sloganmelainkan merdeka dari lapar, takut, dan keterbatasan yang tak seharusnya ditanggung anak-anak.
