
BANJARMASIN-Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) rapat kerja dengan Dinas PUPR Provinsi Kalsel terkait proyak strategis.
Ada 4 proyek strategis yang disampaikan terkait temuan BPK,pembangunan jembatan pulau laut,jalan lintas tengah dari Mali-Mali hingga Rantau, serta pembangunan stadion. Ketua Komisi III DPRD Provinsi kalsel ,Mustaqimah, S.Farm., M.Si mengatakan hari ini melaksanakan rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum terkait sejumlah proyek strategis.
” Ke depan, kami juga akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dan progres secara nyata, yang akan diagendakan pada pertemuan berikutnya,” ujar Mustaqimah di Banjarmasin, Senin (2/2) sore.
Selain itu, dalam rapat tadi juga dibahas temuan BPK, serta rencana proyek-proyek yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Adapun proyek strategis yang menjadi fokus antara lain pembangunan Jembatan , jalan lintas tengah dari Mali-Mali hingga Rantau, serta pembangunan stadion.
“Proyek-proyek ini Insya Allah menjadi target utama yang akan kita kawal bersama.
Ke depan, kami juga merencanakan pelaksanaan ekspos proyek, termasuk pemaparan terkait pelaksana pekerjaan dan detail teknis lainnya,” tambahnya.
Semua itu akan dibahas lebih lanjut secara rinci setelah agenda lanjutan dilaksanakan.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. M. Yasin Toyib, ST., MT, usai mengikuti rapat di Komisi III DPRD Kalsel yang membahas empat agenda utama.
Pertama, proyek strategis periode 2024–2029. Kedua, rencana kerja tahun 2026. Ketiga, temuan-temuan BPK beserta tindak lanjutnya.
“Terkait temuan DPRD seluruhnya telah kami tindak lanjuti dan setorkan sesuai ketentuan, sehingga saat ini sudah clean and clear.
Untuk proyek strategis, kami telah menyampaikan tahapan pelaksanaannya, antara lain pembangunan Jembatan Pulau Laut Kalimantan, stadion, rumah jabatan Gubernur, serta Gedung DPRD Kalsel,” kata yaain.
Sementara untuk rencana kerja tahun 2026, telah memaparkan secara rinci jadwal lelang, jadwal pelaksanaan, hingga target waktu penyelesaian masing-masing proyek.
Menanggapi isu lahan terkait DPRD yang disampaikan dalam rapat,ia sampaikan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menjadi kewenangan PU, karena berkaitan dengan aspek hukum pertanahan.
Oleh karena itu, akan ada pembahasan khusus bersama bagian hukum.
” Prinsip kami jelas, selama lahan sudah clear, kami siap mengerjakan. Tahun ini anggaran sebesar Rp90 miliar telah disiapkan, tinggal menunggu kepastian lahan,”tegasnya
Saat ini proses sudah memasuki tahap pemasukan penawaran administrasi dan teknis sesuai jadwal. Jika tidak ada kendala, pada 9 Maret sudah dapat diketahui pemenang lelang, dan selanjutnya pekerjaan akan segera dilaksanakan.
Untuk Jembatan Pulau Laut, terdapat dua segmen di sisi Batu Licin dan Kotabaru, masing-masing sekitar Rp1,1 triliun, dengan pelaksanaan dari 2026 hingga 2028.
Adapun dukungan APBN untuk segmen tengah jembatan mencapai sekitar Rp2,8 triliun dan saat ini sudah selesai.
Ke depan, peresmian jembatan masih menunggu koordinasi lanjutan karena harus terlebih dahulu dibentuk badan pengelola, sehingga setelah dioperasikan nanti ada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan.
Terkait penanganan jalan di wilayah Kandangan, hal tersebut sudah disampaikan dan ditangani oleh Balai Jalan Nasional, dan saat ini prosesnya sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada.rds

