BANJARMASIN – Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Selatan, Pemko Banjarmasin menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) dinas yang jumlahnya mencapai ribuan unit.
Total tunggakan PKB mencapai 2.037 unit, yang jika dirupiahkan sekitar Rp 1,39 miliar. Angka ini memang menurun drastis dibanding tahun 2025 yang tercatat 3.559 unit. Namun, tunggakan PKB di Pemko Banjarmasin tetap paling banyak dibandingkan 12 kabupaten/kota lainnya di Kalsel.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo, menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menggunakan sistem digitalisasi terbaru, yakni e-BMD (Elektronik Barang Milik Daerah), sehingga jumlah aset yang tercatat secara resmi berbeda dengan klaim tunggakan yang beredar.
“Data kita yang ada di dalam e-BMD, yang sudah diaudit oleh BPK, totalnya ada 1.834 unit. Ini terdiri atas 1.132 unit roda dua, 84 unit roda tiga, 464 unit roda empat, dan 154 unit roda enam,” jelas Edy.
Edy menduga selisih angka ribuan tersebut kemungkinan mencakup kendaraan dari instansi vertical, atau sisa pelimpahan wewenang kementerian di masa lalu yang datanya masih melekat pada wilayah Banjarmasin, namun bukan lagi di bawah kewenangan langsung pemko.
Dia mengaku bahwa pihaknya telah menerima surat dari Samsat per September 2025 dan langsung melakukan sinkronisasi data.
Dari hasil kroscek, ditemukan beberapa kategori kendaraan yang menyebabkan data tunggakan tetap muncul di sistem Samsat.
“Ada sekitar 484 unit, kemudian kita koordinasikan ke samsat, data terakhir ada tambahan 639 unit. Dari 639 unit itu kita lakukan cek, ternyata ada sebanyak 170 unit sudah dilakukan penghapusan aset di tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Selain itu, ada 106 unit kendaraan yang kondisinya rusak berat, contohnya ambulans lama di dinkes atau unit di BPBD) yang dijadwalkan dilelang tahun 2026 ini melalui KPKNL. Ditambah 7 unit kendaraan milik kementerian yang masih tercatat di lokasi Pemko, yang status hibah atau pinjam pakainya tengah ditelusuri.
“Dan juga ada sekitar 356 unit kendaraan aktif di SKPD yang memang masih menunggak dan sudah disurati untuk dianggarkan pembayarannya di tahun 2026, untuk kita bayarkan pajaknya di tahun berjalan ini,” tuturnya.
Yang masih menjadi kendala pendataan adalah kendaraan dinas yang sudah berpindah tangan melalui sistem lelang dum (pengambilan oleh pemakai/pensiunan) di masa lalu.
“Sebab itu kita belum tahu apakah pajaknya sudah dibayar oleh pemenang lelang atau belum. Karena orangnya sudah pensiun, mereka terkadang belum balik nama, sehingga tagihannya tetap muncul atas nama Pemko di database Samsat, padahal sudah di luar sistem e-BMD kami,” tambah Edy.
Meski demikian, pihaknya berkomitmen tetap kewajiban membayar 356 unit yang ada di SKPD. “Kami instruksikan untuk dianggarkan pajaknya di tahun ini. Selebihnya, kami akan rekonsiliasi data dengan Samsat agar angka finalnya benar-benar akurat,” pungkasnya. via
