JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membongkar pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Januari 2026.
Sejumlah topik mulai dari pemberantasan korupsi hingga Palestina disebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama 5 jam tersebut.
“Saya diundang dalam kapasitas sebagai mantan Ketua KPK dan dalam pertemuan itu ada sekitar 7 orang yang diundang, saya lupa, tapi kalau dari pemerintah yang hadir Presiden Pak Prabowo, Menlu Sugiono, Mensesneg, kemudian Pak Sjafrie sendiri, dan ada 1 lagi Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim, ya itu yang hadir ya yang saya ingat, dan saya, Profesor Dr Siti Zuhro dari BRIN dan ada lagi beberapa ya,” kata Samad seperti dilansir detikcom, Minggu (1/2), yang dikutip CNNIndonesia.com.
Samad mengungkapkan Prabowo memberi penjelasan perihal program pemerintah hingga hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Para tamu, kata dia, juga menyampaikan pendapat kepada Prabowo.
“Pak Prabowo lebih banyak santai kayak lepas dan sambil bercanda kan dia presentasi cukup lama juga tentang program. Jadi, dia cukup mempresentasikan beberapa hal tentang penyelamatan sumber daya alam, terus program-program pemerintah, terus hasil forum ekonomi di Davos, Swiss, itu dia presentasikan,” ungkap Samad.
“Jadi, cukup lama. Memang waktu 5 jam terasa lama kalau kita lihat, tapi sebenarnya itu singkat bagi kita karena kita enggak sempat makan malam,” imbuhnya.
Samad bercerita dirinya memberi pandangan bagaimana meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang pada tahun 2025 berada di angka 37. Menurut dia, Indonesia harus mempunyai peta jalan untuk bisa mewujudkan hal tersebut.
“Saya bilang pemberantasan korupsi selama ini tidak menyentuh akar permasalahannya. Jadi, dia harus menyentuh akar permasalahan supaya efektif. Yang kedua saya berbicara IPK, Indeks Persepsi Korupsi,” imbuhnya.
Terkait itu, Samad menuturkan empat hal yang harus menjadi perhatian, merujuk pada United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC.
Empat hal dimaksud adalah foreign bribery (penyuapan pejabat negeri asing), trading influence (perdagangan pengaruh), elite enrichment (peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara), dan commercial bribery (suap sektor swasta).
Dalam pertemuan itu, terang Samad, Prabowo sempat melontarkan pertanyaan mengapa KPK tidak seperti dulu lagi.
Dia pun menjelaskan semua ini terjadi karena payung hukum KPK diubah pada tahun 2019. Banyak pihak menilai revisi UU KPK melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi.
Apalagi, kelembagaan KPK tidak lagi independen karena kini sudah di bawah eksekutif.
“Kalau kita merujuk UNCAC, UNCAC itu mengatur bahwa lembaga-lembaga antikorupsi di dunia haruslah sifatnya independen, bukan di bawah rumpun eksekutif. Oleh karena itu, menurut saya, karena kita sudah menandatangani UNCAC dan ratifikasi harusnya kita ikut,” tutur dia.
Samad juga mempersoalkan seleksi Pimpinan KPK di masa lalu karena mengabaikan masukan masyarakat. Dalam hal ini dia menyoroti Pimpinan KPK Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar yang tersangkut masalah etik. Bahkan, Firli menjadi tersangka di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan- meskipun kasusnya mandek.
Sebelum terpilih menjadi Pimpinan KPK 2019-2024, nama Firli tidak mendapat rekomendasi dari masyarakat lantaran diduga sempat membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.
“Integritasnya dan moralitasnya hancur, tapi tetap dipilih. Itu rekrutmen yang bermasalah,” sambungnya.
Kemudian, dalam pertemuan dengan Prabowo, Samad menyampaikan pula pemecatan terhadap 57 pegawai KPK dengan dalih tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Samad menilai tes yang dilakukan dalam rangka alis status pegawai KPK menjadi ASN adalah aneh.
Selanjutnya, Samad berikut para tokoh yang diundang mengaku juga diminta pendapat tentang reformasi kepolisian.
Para tokoh, kata Samad, sepakat reformasi kepolisian itu menjadi sebuah keharusan.
Selain itu, penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) turut dibahas seiring pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Menurut Samad, upaya penyelamatan SDA pernah dilakukannya saat menjadi Pimpinan KPK, namun ketika itu belum dibentuk Satgas.
“Jadi, sebenarnya ini sudah pernah ada. Oleh karena itu, saya bilang fokus utama pemberantasan korupsi juga bisa diarahkan kepada penyelamatan sumber daya alam, saya bilang. Kalau kita ingin revenue kita bagus, kalau kita ingin pendapatan negara kita bagus, selamatkan sumber daya alam kita,” kata Samad.
Prabowo, lanjut Samad, juga menyampaikan alasan Indonesia masuk Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kata Prabowo, terang Samad, bergabungnya Indonesia bukan harga mati.
“Dia menyampaikan bahwa Indonesia bergabung tapi tidak harga mati. Artinya, kalau dalam perjalanannya ternyata menimbulkan mudarat bagi warga Palestina dan Gaza, Indonesia bisa keluar menarik diri kembali,” ungkapnya.
Terakhir, Prabowo disebut menyampaikan sikapnya untuk perang terhadap oligarki yang mengganggu sumber daya alam.
“Dia [Prabowo] menyampaikan bahwa saya akan mengejar oligarki yang merusak sumber daya alam, yang merampok negara sampai kapan pun juga. Dia bilang begitu. Nah, itu komitmen dia bahwa dia akan memburu oligarki, siapa pun oligarki itu dia bilang. Mau 9 naga, dia bilang, dia sebut, mau 9 naga, siapa pun dia akan mengejar, dan dia tidak akan bernegosiasi. Itu janji dia ke kita,” pungkasnya.
Sementara, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh nasional yang mengklaim sebagai oposisi pemerintah pada Jumat (30/1) malam.
Sjafrie mengatakan pertemuan tersebut membahas pengelolaan negara dan upaya bersama membenahi berbagai persoalan strategis.
“Tadi malam Bapak Presiden bertemu dengan beberapa tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,” ujar Sjafrie di Cibodas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1), dikutip dari Antara.
Menurut Sjafrie, dalam pertemuan itu dibahas kondisi negara yang dinilai belum sepenuhnya diuntungkan, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perputaran keuangan nasional.
Ia menyinggung adanya praktik pihak swasta yang enggan mengikuti regulasi demi keuntungan pribadi, hingga dugaan kebocoran anggaran negara.
“Bahkan saya menerima (laporan) kurang lebih Rp5.777 triliun (dari) bank Himbara yang disalurkan kepada korporasi. Padahal kita punya APBN 300 sekian triliun rupiah. Kemana kebocoran (anggaran) itu?” kata Sjafrie di hadapan peserta retreat.
Sjafrie tidak menampik kemungkinan adanya oknum pemerintah yang turut berkontribusi terhadap kerugian negara tersebut. Karena itu, ia menyebut Prabowo mengajak seluruh elemen, termasuk tokoh-tokoh yang selama ini berada di luar pemerintahan, untuk bersama-sama membenahi kondisi nasional.
“Oleh karena itulah saya ingin menyampaikan bahwa kita harus realistis melihat situasi. Kita jangan tutup tutupi keadaan yang bisa membuat negara kita itu kesulitan,” ujarnya.
Ia juga meminta media massa turut berperan melalui pemberitaan yang informatif agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Menurutnya, keterlibatan pers merupakan bagian dari upaya bersama membela kepentingan rakyat.
“Kalau negara sulit, yang paling sulit itu rakyat. Karena keberpihakan terhadap rakyat harus kita tunjukkan secara moral dan tindakan,” kata dia. Web
