JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Banjar terus menunjukkan komitmen nyata dalam mereformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini ditegaskan dengan kehadiran langsung Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Ombudsman Republik Indonesia dengan pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung Ombudsman RI Jakarta, Selasa (27/1).
Kerja sama ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis Pemkab Banjar untuk memastikan standar pelayanan publik yang lebih tertib, adil dan transparan.
Fokus utama dari kesepakatan ini, mencakup penguatan pengawasan pelayanan publik, percepatan penanganan keluhan masyarakat, serta efisiensi pertukaran data dan informasi secara berkelanjutan.
Dalam pernyataannya, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi menegaskan, pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah di mata rakyat.
Ia memandang sinergi dengan Ombudsman RI sebagai instrumen penting, untuk memacu aparatur daerah, agar bekerja lebih maksimal.
“Bagi kami di Kabupaten Banjar, pelayanan publik adalah amanah. Melalui sinergi dengan Ombudsman RI, kami ingin memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang adil, nyaman dan sesuai haknya,” ujar Habib Idrus.
Wabup menambahkan, fungsi pengawasan ini bertujuan positif, yakni agar pemerintah bisa hadir lebih dekat untuk mendengar dan memberikan solusi tepat atas setiap permasalahan warga, bukan untuk mencari kesalahan semata.
Pihak Ombudsman RI memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan kesungguhan Pemkab Banjar, dalam memperkuat sistem pengawasan. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah praktik maladministrasi sejak dini.
Lebih lanjut, momentum ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Banjar, untuk bertransformasi menjadi pelayan publik yang lebih profesional, responsif dan melayani dengan hati demi memenuhi kebutuhan masyarakat luas. ril/dio
