BATULICIN-Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi bencana yang dipicu oleh cuaca ekstrem.
Hal ini dinilai penting mengingat karakteristik wilayah Tanah Bumbu yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi. Kondisi geografis Tanah Bumbu yang berada di kawasan pesisir dan didominasi perbukitan menjadikan daerah ini berpotensi mengalami berbagai bencana, mulai dari banjir rob, angin puting beliung, hingga tanah longsor.
Wayan menekankan, perlunya penguatan koordinasi dan penyelarasan data kebencanaan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
Menurutnya, kesamaan data dan informasi menjadi kunci agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Ia juga menegaskan, bahwa upaya mitigasi harus disusun secara sistematis dengan mengacu pada peta risiko bencana yang terus diperbarui. Dengan begitu, langkah penanggulangan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai kondisi lapangan.
“Wilayah pesisir seperti Tanah Bumbu membutuhkan perhatian khusus dalam mitigasi bencana, terutama menghadapi cuaca ekstrem yang kerap terjadi,” kata I Wayan.
Ia mengungkapkan, hasil rapat kerja Komisi III DPRD Tanah Bumbu bersama BPBD Kalimantan Selatan pada Selasa (26/1/2026) kemarin dalam membahas tiga fokus utama dalam upaya penanganan bencana di daerah tersebut.
Pertama, penguatan sinergi dan pemetaan potensi bencana melalui integrasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Pembahasan meliputi wilayah rawan banjir rob dan pasang laut, ancaman angin kencang pada masa peralihan musim, serta potensi longsor di kawasan perbukitan dan jalur transportasi vital.
Kedua, peningkatan kesiapan logistik serta peralatan kebencanaan.
Komisi III menyoroti pentingnya ketersediaan sarana pendukung, termasuk optimalisasi sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) yang terhubung dengan sistem provinsi untuk deteksi banjir dan tsunami.
Selain itu, kesiapan stok logistik di gudang daerah serta dukungan pembiayaan, melalui bantuan keuangan dan hibah dari pemerintah provinsi juga menjadi perhatian dalam menghadapi kondisi darurat.
Ketiga, penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai strategi jangka panjang. Melalui pendampingan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, masyarakat diharapkan mampu melakukan evakuasi mandiri, memahami jalur evakuasi dan titik kumpul, serta mengenali tanda-tanda awal terjadinya bencana.{[alf/mb03]}
