JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) dari pemerintah dapat menjadi solusi untuk kepemilikan rumah untuk sektor informal.
Secara spesifik, bagi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang aksesnya selama ini masih terbatas guna mendapatkan subsidi pemerintah.
Berita Lainnya
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menjelaskan, program KPP yang sebelumnya bernama KUR erumahan memang diperuntukkan bagi para wiraswasta atau pemilik usaha, berbeda dengan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menyasar bagi pekerja formal berpenghasilan tetap (fixed income).
“KPP adalah semacam KPR kepada wiraswasta, karena selama ini wiraswasta agak susah masuk ke paket FLPP.
Nixon menilai, KPP memiliki potensi yang cukup baik bagi BTN untuk meningkatkan profitabilitasnya, karena program ini menawarkan margin yang lebih baik dibandingkan program KPR Sejahtera FLPP yang suku bunganya dipatok maksimal 5 persen.
Selama ini, BTN yang menjadi penyalur terbesar KPR FLPP memiliki yield yang rendah dibanding bank-bank lain, karena faktor bunga sebesar 5 persen.
“Yang menarik, KPP memiliki pola berbeda, bunganya disubsidioleh negara. Jadi, bunga ke masyarakat tetap 6 persen, tapi BTN dapat subsidi 5-5,5 persen, jadi ini lebih baik (dari sisi margin). Ini sedang kami pasarkan di berbagai daerah,” katanya.
BTN memahami, KPP merupakan program khusus kepemilikan rumah bagi wiraswasta yang mencakup sisi supply maupun demand. Di sisi supply, yaitu para developer kecil, plafonnya tersedia hingga Rp5 miliar dan dapat direvolving hingga empat kali putaran, sehingga potensinya dapat mencapai Rp20 miliar.
Sementara itu untuk pedagang, kata Nixon, plafonnya ditetapkan hingga Rp500 juta untuk pembelian, renovasi rumah, atau membangun rumah untuk tempat usaha.
“Jadi ini akan menyelesaikan persoalan kepemilikan rumah bagi kalangan wiraswasta untuk keperluan kios usaha dan tempat tinggal mereka, karena biasanya wiraswasta memiliki rumah yang merangkap gudang atau tempat usaha. Untuk UMKM, sulit dibedakan antara tempat tinggal dan tempat usaha,” papar Nixon.
Sebelumnya, Nixon menyebutkan bahwa KPP akan menjadi salah satu mesin kredit baru bagi BTN pada 2026, dengan alokasi pemerintah mealui Kementerian Koordinator Perekonomian sebesar Rp130 triliun untuk program ini, terdiri dari Rp113 triliun di sisi supply (pembangunan) dan Rp17 triliun untuk sisi demand (pembelian/KPR).
Sejak peluncuran program, BTN masih menjadi penyalur KPP terbesar di antara bank-bank lainnya, sejalan dengan upaya perseroan mendukung program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah.
“Program KPP ini akan menjadi solusi baru kepemilikan perumahan bagi wiraswasta, sektor informal UMKM yang selama ini sulit memiliki akses hunian. Mudah-mudahan dapat menjadi jawaban bagi masyarakat ke depannya untuk bisa memiliki rumah,” ujar Nixon. cnn/mb06
