BANJARBARU – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Supian HK menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tematik oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan di Gedung Dr KH Idham Chalid Banjarbaru, Senin (26/1) Pagi.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan akuntabilitas dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Supian HK menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada BPK Perwakilan Kalsel yang dinilai konsisten mengawal kinerja dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah di Bumi Lambung Mangkurat.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK merupakan unsur penting dalam mendorong akuntabilitas serta keterbukaan pemerintahan agar semakin baik ke depan.
Ia menegaskan, LHP Tematik yang diserahkan kali ini harus benar-benar dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan, khususnya pada sektor lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan efektivitas operasional Bank Kalsel.
DPRD melalui fungsi pengawasan, lanjut dia, akan terus mengawal agar rekomendasi dalam LHP tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.
“Kami ingin LHP ini menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan. DPRD akan memastikan hasil pemeriksaan ini ditindaklanjuti secara serius demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah,” tegasnya.
Supian HK juga mengaitkan hasil pemeriksaan tematik khususnya di bidang lingkungan hidup, dengan upaya pencegahan bencana.
Ia mengungkapkan, pada 22 Januari lalu, DPRD telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait percepatan penanganan dan penanggulangan bencana banjir.
LHP tematik ini dinilai relevan sebagai pengingat agar perbaikan pengelolaan lingkungan terus dilakukan guna mencegah bencana ekologis di masa mendatang.
Ketua dewan juga menekankan, seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan tata kelola keuangan daerah di berbagai sektor semakin baik. Karena itu, tindaklanjut atas rekomendasi BPK harus diwujudkan melalui kerja nyata dan penuh tanggung jawab.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menindaklanjuti LHP yang telah diterima, sebagai bagian dari komitmen membangun kalsel yang lebih akuntabel, transparan, dan tangguh menghadapi tantangan pembangunan. rds
