BANJARMASIN – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait ketahanan pangan Kalsel di tengah kondisi banjir yang saat ini terjadi.
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga menghadirkan unsur pimpinan Komisi III dan rapat ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terkait ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Selatan di tengah kondisi bencana alam banjir.
“Kami ingin mengetahui sejauhmana kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kebutuhan pangan masyarakat selama masa banjir,” ujar Paman Yani (sapaan akrabnya), di Banjarmasin, Rabu (7/1) sore.
Berdasarkan pemaparan dari mitra kerja, Kalsel hingga hari ini masih berada dalam kondisi surplus beras, sehingga ketahanan pangan khususnya untuk komoditas beras masih dapat terjaga dengan baik.
Selain itu, pada sektor peternakan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel menyebutkan kondisi ketersediaan daging ayam dan telur juga masih dalam keadaan surplus. Dengan demikian, ketersediaan pangan di pasar relatif aman dan tidak menimbulkan persoalan berarti.
Atas arahan Gubernur, dinas teknis bersama mitra kerja juga turut aktif membantu masyarakat yang terdampak banjir, khususnya di wilayah Martapura dan sekitarnya.
“Kami mengapresiasi, karena sinergi antara pemerintah daerah dan mitra kerja sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di sisi lain, para anggota DPRD juga turut turun langsung membantu masyarakat terdampak banjir sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing,” jelasnya.
Sebagai contoh, Pak Haji Jahrian, fokus membantu masyarakat di wilayah Barito Kuala, sementara untuk daerah Kotabaru dan Tanah Bumbu, kondisi relatif aman dan tidak terdampak signifikan.
Adapun pada jalur lintas Banjarbaru-Tanah Bumbu memang sempat terjadi genangan, namun bersifat sementara dan surut dengan cepat, sehingga tidak menimbulkan dampak yang berat.
“Ke depan kami ingin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi banjir di masa yang akan datang,” tegasnya.
Salah satu fokus utama adalah evaluasi terhadap peran Balai Wilayah Sungai (BWS). “Sejak tahun 2020, kami telah menyuarakan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir, bukan hanya dengan pola penanganan darurat berupa pembagian bantuan,” tambahnya.
Penanganan banjir harus mencakup revitalisasi kawasan hulu, khususnya terkait tutupan hutan yang berkurang serta normalisasi sungai-sungai utama.
Sungai Martapura, misalnya, merupakan sungai strategis yang melintasi beberapa wilayah hingga Kota Banjarmasin dan secara historis belum pernah dilakukan pengerukan secara menyeluruh.
Padahal, setiap banjir meninggalkan sedimentasi lumpur yang semakin memperparah pendangkalan sungai.
“Kami memahami bahwa kewenangan pengelolaan sungai tersebut merupakan ranah pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi. Namun demikian, karena dampaknya sangat besar terhadap sektor ekonomi, pertanian dan kehidupan masyarakat, bahkan hingga menyebabkan lahan pertanian mengalami puso, maka kami menilai perlu untuk mengundang BWS dalam forum resmi Komisi II DPRD Provinsi Kalsel,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kalsel akan menginisiasi sebuah rapat koordinasi (rakor) yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Kalimantan Selatan, dengan menghadirkan seluruh Komisi II DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
“Dalam forum tersebut, kami ingin membahas secara komprehensif berbagai persoalan strategis, khususnya terkait banjir, ketahanan pangan, dan penanganan jangka panjang, agar menghasilkan solusi yang konkret dan berkelanjutan,” ujarnya. rds/ani
