BANJARMASIN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (7/1).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Kalsel ini membahas secara khusus upaya penanggulangan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.
RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim dan dari pihak BPBD dipimpin, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra bersama jajaran.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkini terkait kondisi kebencanaan serta langkah-langkah penanganan yang telah dan sedang dilakukan.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa status kebencanaan di Kalimantan Selatan saat ini masih berada pada status Siaga. Namun demikian, Kabupaten Balangan telah memasuki masa transisi dari status tanggap darurat menuju status Siaga, seiring dengan mulai terkendalinya kondisi banjir di wilayah tersebut.
Habib Hamid Bahasyim menegaskan bahwa meskipun terdapat penurunan status di beberapa daerah, kewaspadaan tetap harus dijaga dan meminta seluruh pihak terkait terus meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan, mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra menjelaskan bahwa BPBD Kalsel terus melakukan pemantauan intensif di daerah-daerah rawan banjir, baik dari sisi kesiapan personel, peralatan, maupun logistik.
Ronny yang baru dilantik sebagai Kepala BPBD Kalsel itu menambahkan pada Kamis (8/1), Wakil Presiden RI dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banjar dan Balangan untuk meninjau langsung kondisi penanganan banjir di lapangan.
Menurut Ronny, kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulanganbencana, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
Melalui RDP ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih terkoordinasi, terencana dan efektif demi melindungi keselamatan masyarakat. rds/ani
