BANJARMASIN – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, H Syamsir Rahman memastikan sedikitnya 11 ribu hektare lahan pertanian, khususnya padi di Kalsel terdampak bencana alam banjir.
“Dari belasan ribu hektar lahan pertanian yang terdampak bencana alam banjir itu kurang lebih 5 ribu hektare di antaranya mengalami gagal panen (puso), yang artinya tidak dapat diselamatkan lagi,” ujarnya di Banjarmasin, Rabu (7/1).
Komisi II DPRD Kalsel terkait bencana banjir yang berdampak pada sektor pertanian, mengucapkan terima kasih yang telah berupaya melakukan pendataan serta memediasi persoalan ini.
Untuk sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, terdapat dua komoditas utama yaitu padi dan jagung.
“Berdasarkan data sementara, luas lahan padi yang terdampak mencapai sekitar 11 ribu hektare, dengan kurang lebih 5 ribu hektare di antaranya mengalami puso, yang artinya tidak dapat diselamatkan lagi,” ujarnya usai rapat dengan Komisi II DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (7/1) sore.
Sementara lahan yang terdampak banjir lebih dari satu minggu berpotensi besar menjadi puso, apabila tidak segera ditangani.
Ketika petani mengalami puso, tentu diperlukan intervensi dan bantuan dari pemerintah.
Menurut Syamsir, hal itulah yang saat ini sedang dicarikan solusinya oleh Komisi II bersama dan dinas teknis terkait.
Bantuan yang sedang dikaji antara lain berupa bantuan benih tanaman pangan, serta bibit untuk komoditas hortikultura, seperti jeruk dan tanaman hortikultura lainnya dan hal ini akan terus kami koordinasikan lebih lanjut.
Selain sektor tanaman pangan, pendataan juga mencakup sektor lain melalui koordinasi dengan SKPD terkait, seperti Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Kehutanan.
Seluruh data dan angka dampak bencana alam banjir di Kalsel akan disampaikan secara menyeluruh setelah proses pendataan selesai.
“Perlu kami sampaikan pula bahwa terdapat satu kondisi yang dapat dianggap sebagai keringanan bagi petani, yaitu sebagian besar petani telah menyelesaikan panen sebelum banjir datang,” jelasnya.
Namun demikian, terdapat petani yang sedang bersiap untuk masa tanam kedua dan ketiga dan merekalah yang paling terdampak, oleh karena itu, semangat petani untuk kembali menanam tidak boleh kendur.
Pasca banjir surut, petani tentu harus melakukan pengolahan lahan ulang, karena lahan yang terendam tidak memungkinkan untuk langsung ditanami kembali. Inilah yang menjadi perhatian utama kami dalam menentukan bentuk bantuan yang paling tepat.
Adapun wilayah dengan dampak terparah saat ini berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Banjar, yang merupakan daerah andalan produksi padi.
Selain itu, terdapat pula dampak di sebagian wilayah Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala, khususnya wilayah yang menerima kiriman air dari daerah luar serta wilayah yang terdampak banjir rob dan air asin, yang menyebabkan kondisi lumpur menjadi lebih parah.
“Saat ini pendataan masih terus berjalan dan diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat untuk mendapatkan angkafinal dan kami juga mohon pengertian dari rekan-rekan yang menyusun anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), agar dapat dipertimbangkan dukungan bantuan bagi para petani terdampak,” tambahnya.
Selain itu, Syamsir berharap pemerintah kabupaten/kota dapat terlebih dahulu memanfaatkan BTT masing-masing, sehingga tidak seluruhnya bergantung pada bantuan dari provinsi.
Apabila BTT kabupaten/kota dirasa masih kurang, maka kekurangannya akan kami pertimbangkan secara bersama di tingkat provinsi.
Arahan Pak Gubernur jelas, yaitu memperkuat koordinasi lintas sektor dengan dinas teknis terkait agar penanganan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. rds/ani
