MARTAPURA – Banjir yang melanda Kabupaten Banjar semakin meluas. Hingga awal Januari 2026, banjir merendam sembilan kecamatan yang mencakup 121 desa dan kelurahan. Sebanyak 43.469 kepala keluarga (KK) atau sekitar 122.353 jiwa terdampak akibat bencana tersebut.
Meluasnya banjir yang disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir hingga 12 Januari 2026.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar Wasis Nugraha mengatakan, perpanjangan status tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, dapat berjalan optimal.
“Intensitas hujan yang sangat tinggi menyebabkan debit air meningkat dan genangan semakin meluas. Oleh karena itu, status tanggap darurat kami perpanjang hingga 12 Januari 2026,” ujar Wasis saat konferensi pers di Aula Mini Barakat Martapura, Selasa (6/1) sore.
Untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak, Pemkab Banjar mengoptimalkan pendistribusian bantuan melalui dapur umum resmi, yang dikelola bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar.
“Saat ini dapur umum telah beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk dan Martapura Barat,” katanya.
Selain itu, Pemkab Banjar juga merencanakan penambahan dapur umum baru yang akan berlokasi di Kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, untuk melayani Kecamatan Martapura dan wilayah sekitarnya.
Distribusi bantuan dilakukan melalui dua skema utama, yakni pembagian makanan siap saji ke titik-titik pengungsian, serta penyaluran bantuan logistik berupa paket sembako dari BPBD.
“Bantuan disalurkan secara rutin melalui kolaborasi antara Bupati Banjar H Saidi Mansyur, jajaran SOPD, relawan, serta berbagai elemen masyarakat,” ucap Wasis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar Yudi Andrea, yang memimpin konferensi pers tersebut, mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam penanggulangan bencana banjir.
“Kami berharap dukungan aktif dari media, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat untuk terus bergotong-royong membantu penanganan banjir di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Yudi juga mengungkapkan bahwa Pemkab Banjar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana, selain anggaran yang tersedia di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pemda tidak kekurangan anggaran. Dengan perubahan status kebencanaan ini, Pemkab Banjar juga dapat membuka akses bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Insya Allah anggaran ter-cover,” katanya.
Ia memastikan, Pemkab Banjar terus melakukan evaluasi terhadap pendistribusian logistik, agar bantuan tidak menumpuk di satu titik dan dapat merata ke seluruh wilayah terdampak.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperbarui data, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan pelayanan maksimal selama masa tanggap darurat,” katanya. ril/dio
