Oleh: Suci Cahyati, S.Pd. (Aktivis Muslimah)
Kalimantan Selatan.Negara Indonesia di akhir tahun 2025 kini tengah berduka, berbagai bencana alam baik itu banjir bandang, longsor bahkan hantaman angin putih beliung dengan begitu ganas memporak-porandakan pemukiman masyarakat Indonesia. Dari yang masih bayi hingga lansia tidak terlepas dari dampak bencana ini.
Bencana ini adalah cermin besar yang menampilkan wajah relasi kita dengan bumi-relasi yang retak, pincang, dan kehilangan keseimbangan. Curah hujan ekstrem mungkin menjadi sebab langsung, namun akar persoalannya jauh lebih dalam. Manusia telah menutup telinga dari pesan ekologis yang diberikan oleh alam itu sendiri.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir dan longsor yang terjadi di tiga wilayah bagian barat Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah menelan ratusan korban jiwa, puluhan orang hilang dan ribuan orang terpaksa harus mengungsi. Masyarakat banyak yang kehilangan tempat tinggal bahkan keluarga mereka banyak yang tak kunjung ditemukan kemana bumi membawanya. Suara teriakan dan tangis masyarakat setempat bercampur menjadi suara pilu yang menghiasi akhir tahun 2025. Anak kehilangan orang tuanya begitu pun sebaliknya orangtua kehilangan anaknya.
Belum usai bencana di Indonesia bagian barat, Alam pun kembali menunjukkan keganasannya di Indonesia bagian Tengah. Banjir bandang melanda sejumlah desa di kecamatan Tebing Tinggi dan Halong, Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, pada hari Sabtu (27/12/2025). Bencana terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi, sehingga debit air sungai meningkat tajam. Berdasarkan info dan fakta yang terjadi di lapangan, genangan air mencapai hingga setinggi atap rumah warga. Tentu saja kondisi ini memicu kepanikan warga karena banjir kali ini dilaporkan lebih parah dibandingkan kejadian yang sebelumnya.
Di Kabupaten Balangan, banjir akibat luapan sungai pada Jumat (26/12) berdampak pada 27 desa di tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Awayan, Halong, Juai, Paringin Selatan dan 2 kecamatan lainnya. Sebanyak 2.626 Kepala Keluarga (KK) atau 10.949 jiwa terdampak.
Kapolres Balangan AKBP Yulianor Abdi mengatakan bencana terparah di dua kecamatan tersebut karena dihantam banjir bandang.”Yang paling parah terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi, tepatnya di Desa Juuh, Sungsum, dan Gunung Batu,” ujar dia di sela-sela meninjau lokasi banjir, Sabtu (27/12/2025).
Adapun banjir ini menyebabkan dampak kerugian materil pada 3.511 unit rumah, 8 (delapan) akses jalan penghubung antar desa, 15 unit fasilitas ibadah, 9 (sembilan) unit fasilitas pendidikan, dan 2 (dua) unit fasilitas umum (CNN, 29 Des 2025).
Abdul Muhari, Ph.D sebagai Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dalam wawancara mengatakan, bahwa untuk menyikapi potensi bahaya hidrometeorologi pada musim hujan, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Langkah-langkah kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan memangkas pohon yang rapuh, memeriksa kekuatan bangunan, menyimpan dokumen berharga dan peralatan elektronik penting di tempat yang aman, menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan dasar untuk tiga hari, serta memantau perkiraan cuaca dari sumber yang kredibel. Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi lebih dari satu jam, masyarakat hendaknya bersiap untuk evakuasi ke tempat yang lebih aman.
Mencari Akar Masalah terjadinya Bencana Alam
Indonesia adalah negeri bumi pertiwi yang indah dan diakui mancanegara karena keindahan dan kekayaan alamnya yang berlimpah ruah. Akan tetapi, hampir tiap tahun sejumlah daerah masih menjadi langganan bencana banjir dan longsor. Setiap tahun dampaknya kian besar dan semakin meluas. Banjir dan longsor ini sering dianggap sebagai akibat langsung dari curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai.Padahal ketika kita pelajari lebih dalam, cuaca ektrem bukanlah faktor satu-satunya terjadinya banjir dan tanah longsor. Dengan mencermati faktor-faktor lainnya, penyebab banjir bandang di Indonesia secara umum erat kaitannya dengan ulah tangan manusia, khususnya dari sisi kerusakan alam dan lingkungan.
Pada dasarnya, bencana yang tersebar di berbagai wilayah bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan bentuk pelajaran bagi semuanya. Penyebabnya adalah kesalahan tata kelola ruang hidup dan lingkungan, yaitu pengalihfungsian lahan dengan penebangan hutan yang masif menjadi perumahan, perindustrian, pertanian, objek wisata dan aktifitas pertambangan sehingga merusak keseimbangan alam. Selain itu, tidak terlepas dari kebijakan penguasa yang mengarah pada kepentingan segelintir orang dan mengorbankan hak-hak rakyat.
Adanya eksploitasi sumber daya alam (SDA) terus berjalan tanpa kendali. Kebebasan kepemilikan di sistem Kapitalisme membenarkan hal itu terjadi. Sementara negara hanya bertugas sebagai fasilitator, bukan periayah atau pengurus urusan rakyat. Konsep fasilitator hanya memfasilitasi berjalannya pembangunan ala Kapitalistik. Alhasil, ketika terjadi bencana, penguasa hanya melakukan imbauan pada masyarakat, misalnya mengungsi ke daerah yang tidak terdampak. Adapun ketika status bencana kembali aman, maka masyarakat digiring untuk kembali ke rumah masing-masing dan beraktifitas seperti biasa karena persoalan dianggap selesai. Padahal, penanggulangan bencana tidak sebatas pada penanganan darurat saja, melainkan harus menyentuh akar masalah dan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang lagi. Fakta menunjukkan belum ada keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bencana. Pemerintah masih saja abai terhadap kewajibannya mengurus umat, tidak mampu menjamin rasa aman dan nyaman bagi rakyat.
Parahnya lagi, peran pemerintah sebagai penguasa dalam sistem demokrasi kapitalis hanya sebagai regulator yang memuluskan aksi para korporasi. Antara pengusaha dan penguasa membangun kolaborasi mutualisme, meskipun harus menyengsarakan rakyat. Kebijakan penguasa hanya akan berpihak pada mereka yang memiliki kepentingan, nantinya keuntungan akan dinikmati oleh segelintir orang tersebut.
Jadi wajar saja, ketika para oligarki rakus ini kian hari makin tumbuh subur bak jamur di Negeri tercinta Indonesia. Hutan Indonesia yang awalnya memiliki fungsi untuk menyerap air hujan sekaligus bertindak sebagai paku bumi kini disulap menjadi proyek-proyek yang bernilai ekonomi dan komersial dengan dalih atas nama investasi.
Akhirnya menjadi bencana hidrometereologi dan sumber malapetaka bagi alam, manusia, dan kehidupan. Inilah akibat orientasi kapitalisasi dan eksploitasi lahan yang merusak dan tidak bertanggung jawab. Mayarakat di wilayah hilir menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka menanggung dampak aktivitas di hulu yang sering kali tidak mereka ketahui. Sementara itu, pengambilan kebijakan kerap berlatar politis sekaligus pengusaha, miskin visi keberlanjutan. Keuntungan jangka pendek lebih diutamakan dibanding keselamatan lingkungan dan nyawa rakyat.
Dalam Islam, alam adalah amanah bukan komoditas. Negara wajib mengelolanya demi kemaslahatan umum bukan memfasilitasi kepentingan segelintir elite.
Allah Swt. sudah memperingatkan dalam firman-Nya: ”Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Hanya saja mereka yang berbuat kerusakan, tetapi tidak menyadarinya.” (TQS. Al-Baqarah [2]: 11-12)
Kapitalisme, Demokrasi, dan Amanah Kepemimpinan Islam
Dalam pandangan Islam, adakalanya bencana yang terjadi sebagai bentuk kekuasaan Allah, yaitu peristiwa alamiah yang ditakdirkan Allah Swt. untuk menguji keimanan. Di sisi lain, bencana juga menjadi sebuah teguran, sekaligus sarana untuk bertobat bagi manusia yang telah merusak keseimbangan alam. Karena sesungguhnya manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bumi untuk menjaganya, sehingga ketika bencana menghampiri, saatnya manusia kembali mengingat kesalahan yang mengundang murka Allah. Hendaknya memulai introspeksi diri, sabar dan tawakal, serta berikhtiar dengan memperbanyak doa dan istigfar.
Banjir, longsor, dan penderitaan rakyat kecil bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Semua berpijak pada fondasi yang sama yaitu kapitalisme yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Alam diperlakukan sebagai komoditas bukan amanah yang harus dijaga. Ketika alam “melawan”, manusia menyebutnya bencana, padahal itu adalah akibat dari keserakahan yang dilegalkan.
Demokrasi memperparah keadaan dengan menempatkan kedaulatan di tangan manusia dan modal. Hukum mudah diubah sesuai dengan kepentingan penguasa dan pemodal. Padahal Allah swt. Sudah menegaskan: “Keputusan itu hanya milik Allah”. (QS. Yusuf:40).
Islam menawarkan solusi menyeluruh, kepemimpinan yang amanah, pengelolaan alam sebagai titipan Allah,dan negara hadir nyata sebagai pengurus rakyat. Sejarah Islam telah memberikan teladan. Ketika Madinah dilanda banjir pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab r.a. Sebagaimana yang dicatat dalam Tarikh al Madinah karya Ibn Syabbah, Umar tidak menunggu keadaan memburuk. Ia langsung turun ke lapangan mengatur aliran air, memperbaiki saluran, dan memastikan rakyat aman. Bagi Umar, bencana adalah alarm yang harus segera direspon bukan diabaikan.
Bencana berulang harusnya menjadi peringatan keras bagi negeri ini untuk meninggalkan kebijakan kapitalistik yang sangat sarat akan keserakahan. Saatnya kembali pada syariat Islam , suatu sistem yang secara berabad-abad sudah terbukti mampu mengayomi manusia dengan keadilan dan amanah. Wallahu a’lam bish-shawab.(*)
