“Raja Ampat bukan sekadar tempat, ia adalah doa Tuhan yang jatuh ke laut.”-Aufa
Raja Ampat merupakan salah satu mahkota alam Indonesia. Keindahannya tidak hanya diakui oleh masyarakat nasional, tetapi juga oleh dunia internasional. Wisatawan asing datang dari berbagai negara hanya untuk menyaksikan matahari terbenam, laut biru, terumbu karang yang lestari, serta ragam biota laut yang memukau.
Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat ancaman serius yang mengintai, yakni kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan dan kepentingan segelintir pihak yang mengatasnamakan kemajuan ekonomi. Situasi ini tidak hanya menjadi masalah lingkungan, melainkan juga termasuk dalam kategori maksiat ekologis—perbuatan dosa manusia yang merusak dan menyakiti ciptaan Tuhan.
Maksiat Ekologis atas Nama Pembangunan
Kini, patut dipertanyakan adalah: mengapa alam harus dikorbankan? Jawabannya kerap bermuara pada kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Atas nama negara dan pembangunan, ruang hidup dirampas tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial. Negara memang memiliki kedaulatan atas wilayahnya, tetapi bukan berarti bebas merusak. Kepemilikan negara sejatinya adalah amanah untuk menjaga, bukan menghabisi.
Kita sering tidak sadar bahwa keindahan alam Indonesia jauh melampaui banyak negara lain. Namun, justru kita sendiri yang merusaknya. Penebangan liar, perusakan lahan, dan penggusuran ekosistem terus terjadi. Semua itu dilakukan dengan dalih kemajuan, padahal yang terjadi adalah kemunduran ekologis.Raja Ampat bukan hanya tempat wisata, tetapi juga ruang hidup bagi ekosistem laut dan masyarakat lokal. Ia menyimpan nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang panjang sejak masa kolonial hingga kini. Menggusurnya berarti menghapus jejak sejarah dan merampas hak generasi mendatang.Bencana alam yang terus terjadi di berbagai daerah—banjir bandang, longsor, dan kerusakan lingkungan—seharusnya menjadi peringatan keras. Alam bukan benda mati. Ketika ia dirusak, ia akan “melawan” melalui bencana. Ironisnya, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil, bukan para pengambil keputusan.
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, dan kekayaan ini bukan hanya sekadar potensi ekonomi tetapi juga menjadi identitas budaya dan spiritual bangsa. Namun, dalam praktiknya, sering kali alam dianggap sebagai objek eksploitasi yang bisa diambil manfaatnya sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem. Di Raja Ampat, ambisi pembangunan yang tidak terkontrol berpotensi meratakan wilayah tersebut, menghilangkan keindahan alami dan fungsi ekologis yang telah terjaga selama ribuan tahun. Beton dan gedung pencakar langit tidak mampu menggantikan keajaiban alam yang diciptakan dengan keseimbangan sempurna. Ketika alam dikorbankan demi keuntungan sesaat, hal itu tidak hanya melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan tetapi juga merupakan maksiat ekologis yang membawa konsekuensi sosial dan ekologis yang serius.
Raja Ampat di Ambang Kehancuran
Permasalahan yang dihadapi Raja Ampat dan daerah-daerah lain yang memiliki kekayaan alam serupa sangat kompleks. Pertama, adanya tekanan besar dari pembangunan ekonomi yang mengabaikan aspek lingkungan. Kepentingan politik dan ekonomi seringkali mengambil prioritas utama tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap alam dan masyarakat lokal. Kedua, kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik ilegal seperti penebangan liar, penggusuran lahan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ketiga, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Akibatnya, kerusakan ekosistem terus berlangsung tanpa hambatan berarti, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup di wilayah tersebut.
Fenomena kerusakan ini merupakan wujud nyata dari maksiat ekologis—perbuatan dosa terhadap alam dan Sang Pencipta. Alam bukanlah benda mati yang bisa diperlakukan sesuka hati. Ketika alam dirusak, ia akan “melawan” dengan cara yang paling nyata: munculnya bencana alam seperti banjir, longsor, dan penurunan kualitas lingkungan yang membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lain. Yang paling ironis adalah bahwa dampak paling besar dari kerusakan ini dirasakan oleh masyarakat yang paling rentan dan bergantung pada alam, sementara para pengambil keputusan yang bertanggung jawab atas kebijakan seringkali jauh dari realitas dan tidak merasakan langsung penderitaan yang muncul. Ini menimbulkan ketidakadilan ekologis yang memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi lingkungan hidup dan kebudayaan, harus mengambil sikap tegas dan bertanggung jawab dalam melindungi Raja Ampat. Penegakan hukum terhadap aktivitas perusakan lingkungan harus dilakukan secara konsisten dan tanpa kompromi, termasuk menghentikan segala bentuk eksploitasi ilegal dan pembangunan yang merusak ekosistem.
Kedua, kebijakan pembangunan harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan, yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi dan sosial. Model pembangunan yang ramah lingkungan dan menghormati hak masyarakat lokal harus diutamakan, menggantikan model pembangunan yang hanya mengedepankan keuntungan ekonomi semata. Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal sangat penting agar mereka bisa berperan aktif dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Pendidikan lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat harus terus digalakkan untuk membangun budaya peduli lingkungan yang kuat.
Selain itu, pemulihan ekosistem yang sudah rusak di Raja Ampat harus menjadi prioritas. Program restorasi terumbu karang, reboisasi hutan mangrove, dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan adalah langkah konkret yang dapat mengembalikan fungsi ekologis kawasan tersebut. Pendekatan ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, hingga komunitas internasional yang peduli terhadap kelestarian alam. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam juga perlu dijaga ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang justru memperparah kerusakan lingkungan.
Keterlibatan aktif masyarakat dan edukasi tentang pentingnya menjaga alam juga menjadi kunci utama keberhasilan perlindungan Raja Ampat. Masyarakat lokal yang telah lama hidup berdampingan dengan alam memiliki kearifan lokal yang sangat berharga dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Menghormati dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan adalah bentuk penghargaan terhadap hak asasi dan warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Selain itu, dukungan dari dunia internasional dalam bentuk bantuan teknis, pendanaan, dan kampanye kesadaran global juga dapat memperkuat upaya konservasi dan pemulihan alam di Raja Ampat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya yang membidangi kebudayaan dan lingkungan, harus bersikap tegas. Penebangan liar dan eksploitasi alam harus dihentikan. Raja Ampat harus dipulihkan, bukan diratakan. Apa yang telah diambil dari alam harus dipertanggungjawabkan, bukan ditinggalkan begitu saja.Perdebatan di ruang-ruang rapat tanpa hasil nyata hanya memperpanjang penderitaan rakyat. Masyarakat tidak membutuhkan retorika, tetapi kebijakan yang melindungi lingkungan secara konkret. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan justru menjadi fasilitator kerusakan.
Penutup
Menjadi pejabat bukan perkara mudah, begitu pula menjadi rakyat. Namun jabatan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri dengan mengorbankan alam. Tulisan ini bukan untuk memuji atau menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa Indonesia berdiri di atas tanah, laut, dan hutan yang harus dijaga bersama
Jika alam terus dirusak, maka kemarahan alam dan Tuhan akan kembali datang dalam bentuk bencana. Jangan sampai rakyat kembali menjadi korban dari keserakahan segelintir orang. Sudah saatnya negara dan rakyat berjalan seiring: membangun Indonesia yang maju, bermartabat, dan berkelanjutantanpa merusak warisan alam yang telah Tuhan titipkan.
