JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya mendorong penguatan program perumahan rakyat melalui koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, dengan fokus membahas solusi nyata pemenuhan rumah layak bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel Achmad Maulana menyampaikan, pertemuan tersebut memberikan arah jelas bagi daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
“Salah satu poin penting ialah optimalisasi peran Bank Kalsel dalam mendukung kredit mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya, Senin (5/1).
Ia menilai, skema pemberdayaan berbasis pembiayaan mikro yang telah berhasil diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dapat dijadikan percontohan. Program tersebut direncanakan akan dikembangkan kembali pada 2026 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Maulana menambahkan, selain pembiayaan, persoalan relokasi permukiman juga menjadi perhatian serius DPRD Kalsel.
“Meski konsep relokasi telah tersedia, pendekatan sosial tetap menjadi tantangan, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki keterikatan kuat dengan tanah leluhur,” katanya.
Untuk kawasan perkotaan, lanjut dia, relokasi dinilai lebih memungkinkan dilakukan secara bertahap. Penataan permukiman menjadi penting seiring perpindahan ibu kota provinsi ke Banjarbaru, termasuk kawasan permukiman di wilayah Banjarmasin Utara.
DPRD Kalsel pun menegaskan kesiapan membahas dukungan anggaran untuk sektor perumahan. Namun, optimalisasi program tetap bergantung pada usulan yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalsel sebagai pemegang kewenangan perencanaan.
Sementara, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Ditjen Kawasan Permukiman Kreshnariza Harahap menyebutkan, program perumahan nasional mengedepankan semangat gotong royong.
Ia pun mengapresiasi DPRD Kalsel yang dinilai konsisten memperjuangkan sektor perumahan serta mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. rds
