JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan mengizinkan perusahaan minyak dari negaranya masuk Venezuela. Pernyataan ini keluar usai agresi militer AS hingga berujung penculikan Nicolas Maduro, presiden negara yang punya cadangan minyak mentah terbesar dunia itu.
“Kita akan mengizinkan perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur yang rusak parah, infrastruktur minyak, dan mulai menghasilkan uang untuk negara itu,” kata Trump dalam konferensi pers di Florida, diberitakan AFP, Sabtu (3/1) seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Selain itu Trump juga mengatakan “embargo terhadap semua minyak Venezuela tetap berlaku sepenuhnya.”
AS sudah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Venezuela sejak 2017, yang diikuti sanksi minyak dua tahun kemudian.
Menurut data Administrasi Informasi Energi (EIA) AS, Venezuela yang merupakan salah satu pendiri OPEC memiliki cadangan minyak terbesar di dunia sebesar 303 miliar barel atau 17 persen dari cadangan global.
Jumlah tersebut mengalahkan cadangan minyak negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi yang memiliki 267 miliar barel, Iran 209 miliar barel serta Irak 145 miliar barel.
Matt Smith, analis minyak di Kpler mengatakan produksi minyak Venezuela mencapai puncaknya pada 3,5 juta barel per hari pada akhir 1990-an, tetapi telah menurun secara signifikan sejak saat itu.
Produksi minyak Venezuela saat ini sekitar 800.000 barel per hari. Sebagai perbandingan, pada 26 Desember AS memproduksi sekitar 13,8 juta barel per hari. Sebagian besar minyak mentah Venezuela dijual di pasar gelap dengan diskon besar.
Wilayah Venezuela mengandung sekitar 17 persen cadangan minyak dunia, menurut Badan Energi Internasional (IEA) pada tahun 2023, tetapi jauh dari menjadi produsen utama setelah bertahun-tahun salah urus dan korupsi.
Minyak Venezuela berkualitas rendah dan sebagian besar diolah menjadi diesel atau produk sampingan seperti aspal, bukan bensin. AS memiliki kilang di sekitar Teluk Meksiko yang dirancang khusus untuk mengolahnya.
Trump menangkap Maduro di Caracas pada Sabtu (3/1) dini hari waktu setempat. Maduro ditangkap bersama sang istri di kediamannya beberapa saat setelah serangan dan serbuan pasukan AS di Caracas.
Jaksa Agung Muda AS Pamela Bondi mengatakan, penangkapan Maduro terkait kejahatan narkoterorisme dan penjualan senjata.
Mengutip dari akun X miliknya, Pamela mengatakan Maduro dan Flores akan menghadapi sidang tuntutan pidana di tanah AS.
Mereka akan didakwa di pengadilan di New York, AS. Sejumlah dakwaan dan tuntutan juga telah dipersiapkan salah satunya tuduhan konspirasi narkoterorisme.
Maduro dan Flores telah tiba di New York dengan pengawalan ketat pada Sabtu (3/1) waktu setempat untuk menghadapi dakwaan di pengadilan federal Manhattan.
Sementara itu, reaksi keras disampaikan China dan Korea Utara. China menyatakan tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebagai pelanggaran hukum internasional.
“Pelanggaran nyata terhadap hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri China mengutip AFP, Minggu (4/1).
China mendesak Trump segera membebaskan Maduro dan istrinya Cilia Flores yang juga ikut ditangkap. Selain itu, China juga meminta ke AS menjamin keselamatan pribadi mereka.
“Hentikan menjatuhkan Pemerintah Venezuela,” ucapnya.
Korea Utara juga mengecam keras penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Mereka menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dalam sebuah pernyataan resmi yang dimuat kantor berita KNCA, mengatakan bahwa mereka dengan tegas mengecam tindakan Amerika Serikat yang mencari dominasi dan dilakukan di Venezuela.
“Peristiwa ini sekali lagi dengan jelas menunjukkan sifat Amerika Serikat yang brutal dan bertindak seperti negara bandit,” demikian pernyataan jubir Kemenlu Korut, melansir AFP, Minggu (4/1).
Tak hanya China dan Korut, langkah Trump ini juga menuai kritik dari Wali Kota New York, Zohran Mamdani yang mengutuk tindakan tersebut.
Mamdani yang baru saja dilantik sebagai Wali Kota beberapa hari lalu itu mengaku sempat diberi pengarahan untuk memenjarakan Maduro dan Flores, di New York City. Namun, Mamdani mengaku menolak perintah Trump tersebut.
Ia menyebut penangkapan Maduro dan istri sebagai “tindakan perang dan pelanggaran hukum federal dan internasional.”
“Saya menelepon presiden dan berbicara langsung dengannya untuk menyampaikan penolakan saya terhadap tindakan ini dan untuk memperjelas bahwa penentangan itu didasarkan pada penolakan terhadap upaya perubahan rezim, pelanggaran hukum internasional federal, dan keinginan untuk melihat hal itu konsisten setiap hari,” kata Mamdani dikutip dari Fox News. web
