JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pemerataan akses listrik hingga ke pelosok daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi bersama dinas energi dan sumber daya mineral (ESDM) dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jumat (19/12).
Rombongan DPRD Kalsel dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Kartoyo didampingi Wakil Ketua DPRD H M Alpiya Rahman, serta Ketua Komisi III DPRD Kalsel Apt Mustaqimah SFarm MSi bersama anggota lainnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo mengungkapkan, realisasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu di Banua hingga tahun 2025 telah mencapai 1.868 sambungan, dari target awal sebanyak 2.300 sambungan.
“Dari paparan pihak kementerian, progres pemasangan listrik untuk masyarakat tidak mampu di Kalsel sudah mencapai 1.868 sambungan dari target 2.300 di tahun 2025. Harapannya, pada tahun 2026 kuota bantuan listrik ini bisa ditambah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendataan secara berkelanjutan terhadap wilayah-wilayah yang belum terjangkau listrik, terutama daerah terluar dan terisolir.
Karyoto pun meminta Dinas ESDM Kalsel agar rutin menyampaikan pembaruan data minimal tiap tiga bulan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Sementara, Koordinator Perencanaan Transmisi, Distribusi Tenaga Listrik, dan Sistem Isolated Kementerian ESDM Mihadi menjelaskan, rasio elektrifikasi Kalsel saat ini telah berada di atas 99 persen, dan menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan. Meski begitu, masih diperlukan upaya lanjutan untuk mencapai target elektrifikasi 100 persen.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia dapat teraliri listrik.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong masyarakat di wilayah yang telah di aliri listrik untuk menjadi pelanggan listrik secara mandiri.
Mihadi turut menjelaskan Program BPBL merupakan program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang telah berjalan sejak tahun 2022, dan terus ditingkatkan tiap tahunnya.
“Besaran kuota bantuan sangat bergantung pada usulan pemerintah daerah, daerah pemilihan, perwakilan DPR atau DPRD, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah setempat,” pungkasnya. rds
