BANJARMASIN – Inspektorat Kota Banjarmasin menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai pemerintah kota setempat yang berstatus ASN dan PPPK. Satu ASN di antaranya diberhentikan karena melanggar disiplin berat.
Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana mengatakan, penjatuhan hukuman pemberhentikan ASN tersebut dikarenakan yang bersangkutan melanggar disiplin berat yakni tidak masuk kerja melebihi 30 hari.
“ASN yang diberhentikan itu tidak masuk 143 hari kerja,” ungkap Dolly, usai gelar pengawasan Inspektorat Kota Banjarmasin di salah satu hotel Banjarmasin, Rabu (17/12).
Kemudian, 2 ASN dikenakan sanksi penurunan jabatan atau pembebasan tugas karena selingkuh. Selain itu pemberhentikan 2 pegawai PPPK.
Dolly mengatakan, sanksi tersebut sebagai tindakan tegas setelah pihaknya melakukan evaluasi dan penyelidikan. “Kalau sudah meninggalkan tugas melebihi 30 hari tanpa alas an, biasanya sulit dihubungi dan menghindar. Biasanya, karena dikejar dept colector atau perempuan,” jelasnya.
Selain para pegawai, Inspektorat juga menegaskan kepada sejumlah SKPD yang belum mengembalikan anggaran kegiatan yang dinilai tidak sesuai aturan.
Diungkapkannya, sebagian anggaran dari Rp 500 jutaan temuan anggaran kegiatan yang tak sesuai aturan tersebut sudah dikembalikan Rp 479 juta. “Tinggal sekitar Rp. 21 juta lagi yang masih berproses,” jelasnya.
Selain karena penggunaan anggaran tidak sesuai aturan, belum tertibnya Administrasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) di sejumlah SKPD juga bisa menjadi penyebab terjadinya pengembalian anggaran.
Dolly tidak menyebutkan secara langsung SKPD yang dimaksud. Namun yang jelas, ujarnya, SKPD yang menggunakan anggaran besar.
“Administrasi SPJ di SKPD itu masih belum tertib, harusnya saat kami minta dan BPK yang minta harus siaga, tapi malah terkesan saling tunjuk. Satu kelemahan ini yang kami akui di SKPD Pemko Banjarmasin ini,” jelasnya.
Dibandingkan tahun 2024 lalu, besaran pengembalian dana dari sejumlah SKPD tahun ini lebih menurun. Mengingat di tahun dulu, nilai pengembalian dana mencapai Rp 10,4 miliar. Sedangkan tahun ini nilainya tidak sampai menyentuh Rp1 miliar.
Tentunya hal itu menunjukan temuan penggunaan anggaran yang melenceng dari aturan semestinya sudah jauh lebih berkurang. Turun tahun ini, artinya pembinaannya bagus,” ucap Dolly.
Hal itu, menurutnya, sesuai keinginan Walikota Banjarmasin untuk selalu memeriksa kinerja hingga penggunaan anggaran di masing-masing SKPD. “Pengawasan dilakukan untuk menegakkan transparansi serta mengantisipasi celah korupsi di lingkungan SKPD Pemko Banjarmasin,” ujarnya. via
