BANJAR– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) asal Kalimantan Selatan, Habib Hamid Abdullah, S.H., M.H., melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang bertempat di Aula Desa Mekar Sari, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 150 orang peserta, yang terdiri dari Pembakal (Kepala Desa) Mekar Sari, Pembakal Pandan Sari, Pembakal Juruju Laut, tokoh masyarakat, serta warga desa Mekar Sari dan sekitarnya. Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh antusiasme masyarakat.
Dalam pemaparannya, Habib Hamid Abdullah menyampaikan bahwa di tengah tantangan global yang semakin kompleks, bangsa Indonesia dituntut untuk terus merawat kebangsaan dan memperkokoh persatuan.
Ia menyinggung berbagai konflik internasional yang saat ini terjadi, mulai dari ketegangan di Eropa antara Rusia dan Ukraina, konflik berkepanjangan di Timur Tengah antara Palestina dan Zionis Israel, dinamika di Benua Amerika antara Amerika Serikat dan Venezuela, hingga gejolak di Asia Tenggara antara Thailand dan Kamboja.
“Di tengah situasi global yang penuh ketegangan serta kondisi Indonesia yang sangat majemuk, kita harus memperkuat perekat kebangsaan. Salah satunya dengan memperdalam pemahaman dan pengamalan Empat Pilar MPR RI sebagai pondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Habib Hamid Abdullah,Minggu (14/12) pagi.
Ia menegaskan bahwa Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar konsep, melainkan nilai-nilai yang harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, desa, hingga dalam pengambilan kebijakan publik.
Selain isu geopolitik, Habib Hamid Abdullah juga menyoroti tantangan global perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap daerah-daerah di Kalimantan Selatan, termasuk meningkatnya risiko banjir dan kerusakan lingkungan.
Menurutnya, perubahan iklim harus direspons secara cepat dan cermat melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang ramah lingkungan, disertai pengawasan yang ketat serta penindakan tegas terhadap oknum maupun korporasi yang merusak lingkungan.
Sejalan dengan hal tersebut, ia menjelaskan bahwa DPD RI telah mencanangkan konsep “Green Democracy”, yaitu bentuk pendidikan politik untuk memperkenalkan paradigma baru, di mana setiap kebijakan dan program pembangunan demokratis harus selaras dengan upaya pelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan bumi dan generasi mendatang.
Pada sesi dialog, sejumlah peserta menyampaikan aspirasi dan pertanyaan. Agus Salim, salah satu warga, mengapresiasi bantuan sosial pemerintah, namun menyoroti masih adanya bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya di sektor pertanian, seperti bantuan pupuk dan kapur yang tidak sesuai dengan kondisi lahan.
Ia juga mengingatkan agar pembukaan lahan pertanian dengan penebangan pohon rambai perlu dipertimbangkan kembali, terutama di musim hujan yang berpotensi menimbulkan banjir.
Menanggapi hal tersebut, Habib Hamid Abdullah menyampaikan bahwa persoalan ketepatan sasaran bantuan merupakan isu nyata yang juga banyak disampaikan masyarakat Kabupaten Banjar.
Ia menegaskan pentingnya pendataan berbasis kondisi riil di lapangan, serta perlunya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat desa, dan kelompok tani agar bantuan benar-benar sesuai kebutuhan.
“Terkait pengelolaan lahan, pendekatan yang ramah lingkungan harus dikedepankan. Upaya pembukaan lahan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan ekologi, terlebih di wilayah rawa dan daerah rawan banjir seperti Tatah Makmur,” ujarnya.
Sementara itu, H. Zakaria, Kepala Desa Juruju Laut, menyampaikan aspirasi terkait dorongan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Gambut Raya, yang dinilai telah memenuhi syarat jumlah penduduk dan cakupan wilayah enam kecamatan. Menurutnya, pemekaran diperlukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Ia juga menekankan agar aparat desa benar-benar dilibatkan dalam pendataan bantuan agar tepat sasaran.
Menanggapi aspirasi tersebut, Habib Hamid Abdullah menyatakan bahwa DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi daerah, termasuk terkait usulan pemekaran wilayah.
Ia menjelaskan bahwa pemekaran harus dikaji secara komprehensif, baik dari aspek administrasi, fiskal, maupun kesiapan sumber daya manusia, agar benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
“Terkait bantuan sosial, peran aparat desa sangat krusial karena merekalah yang paling memahami kondisi warganya. DPD RI akan terus mendorong agar kebijakan pusat maupun daerah berbasis data yang valid dan partisipatif,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan harapan agar nilai-nilai Empat Pilar MPR RI tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, serta mendorong pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan secara umum.rds
