BANJARMASIN-Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menilai kinerja lembaga jasa keuangan di Kalimantan Selatan posisi Oktober 2025 terpantau stabil dengan risiko tetap terjaga.
Kinerja perekonomian Kalimantan Selatan Triwulan III berada pada angka 5,19 persen yoy, sedikit melambat daripada triwulan sebelumnya (5,39 persen yoy).
Adapun tiga sektor penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan yaitu Pertambangan dengan porsi 22,24 persen, diikuti oleh sektor Pertanian (15,35 persen) dan Industri Pengolahan (12,12 persen).
Kepala OJK Provinsi Kalsel,Agus Maiyo mengatakan kinerja intermediasi perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif dengan likuiditas yang memadai.
Pada Oktober 2025, kredit tumbuh 6,91 persen yoy menjadi sebesar Rp82,13 triliun (September: Rp81,52 triliun) dan kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross berada di angka 2,58 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 23,06 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi tumbuh 6,40 persen, dan Kredit Modal Kerja terkontraksi 3,73 persen.
“Penyaluran Kredit Investasi tertinggi terletak di Kota Banjarmasin 65,59 persen atau Rp53,86 triliun,” ujar Agus Maiyo pada acara Media Update bersama Forum Wartawan Ekonomi Kalsel di Banjarmasin,Rabu (10/12).
Proporsi penyaluran kredit UMKM terhadap keseluruhan kredit di Kalimantan Selatan yaitu sebesar 27,58 persen.
Sektor UMKM yang banyak menerima pembiayaan yaitu Industri Pengolahan (meningkat 19,86 persen yoy), sedangkan sektor lainnya mengalami kontraksi.
Sementara itu, peningkatan Aset di Kalsel tercatat paling tinggi di Regional Kalimantan, yaitu sebesar 6,13 persen yoy, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik sebesar 6,83 persen yoy, dan Kredit bertumbuh 6,91 persen yoy.
Sumber peningkatan DPK terbesar bersumber dari deposito sebesar 12,82 persen yoy, tabungan sebesar 4,82 persen yoy, dan giro sebesar 4,23 persen yoy. Secara spasial, pangsa DPK terbesar berada di Kota Banjarmasin (Rp59,8 triliun), atau mengambil porsi sebesar 60,60 persen.
Kinerja perbankan syariah juga mencatatkan pertumbuhan positif. Peningkatan aset tercatat sebesar 5,07 persen yoy atau menjadi Rp12,49 triliun, sedangkan kredit meningkat sebanyak 8,14 persen yoy atau menjadi Rp9,11 triliun.
Sementara DPK mengalami kontraksi sebesar 2,44 persen yoy. Meskipun demikian, likuiditas perbankan syariah terjaga di angka 96,36 persen dan NPF gross di bawah threshold yaitu 2,06 persen.
Piutang pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan sebesar Rp11,93
triliun mengalami kontraksi 1,53 persen yoy dengan NPF terjaga pada 1,76 persen.
Sektor Pertambangan dan Penggalian mendapatkan penyaluran pembiayaan tertinggi, yaitu sebanyak Rp3,14 triliun, diikuti oleh Perdagangan Besar sebesar Rp1,61 triliun dan Pertanian sebesar Rp1,14 triliun. Konsentrasi pembiayaan masih terletak di Kota Banjarmasin dengan porsi hampir sepertiga dari total pembiayaan (29,22 persen atau Rp80,69 milyar).
Pembiayaan modal ventura pada Oktober 2025 tumbuh sebesar 8,83 persen yoy, dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp92 miliar dan NPF terjaga pada 2,11 persen.
Aset bersih Dana Pensiun tumbuh sebesar 9,81 persen yoy atau menjadi sebanyak Rp372 miliar.
Pada industri Pinjaman Daring (Pindar) outstanding pembiayaan meningkat signifikan, yaitu tumbuh 40,51 persen yoy atau menjadi Rp958 miliar. Tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) berada di angka dua persen.
Sementara itu, industri pergadaian posisi Mei 2025 tumbuh sebesar 61,59 persen yoy atau meningkat menjadi Rp912 miliar dengan tingkat risiko kredit terjaga.
Jumlah edukasi yang dilaksanakan oleh Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan sejak Januari s.d. Desember 2025 sebanyak 88 kegiatan di 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel. Seluruh kegiatan tersebut telah diikuti oleh 18.642 peserta, dengan 3 materi
teratas yaitu mengenai Pengenalan OJK, Kelembagaan & Produk Lembaga Jasa Keuangan, serta Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal.
Dari sisi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), layanan yang diterima dan telah diproses oleh OJK sebanyak 14.487 permintaan, dengan 55,5 persen merupakan permintaan melalui walk-in.
Sementara dari sisi Pengaduan Konsumen, OJK Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima 520 pengaduan melalui APPK. Pengaduan paling banyak yaitu Bank Umum (38 persen), fintech peer-to-peer lending (36 persen), dan Perusahaan Pembiayaan (19 persen).
Jenis permasalahan terbanyak yaitu mengenai SLIK (24,42 persen), Perilaku Petugas Penagihan (21,15 persen), dan Fraud Eksternal (13,27 persen). Sebanyak 33 pengaduan masih dalam tahap penanganan PUJK, sementara 487 pengaduan lainnya telah ditanggapi.rds
