ILUSTRASI dampak banjir di Sumatera yang berimbas ‘menghilangnya’ Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).JAKARTA – Ketua Komisi V DPR Lasarus mengusulkan agar pemerintah mulai mencari sumber baru alokasi pendanaan untuk mengatasi dampak banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh.
Menurut Lasarus, pemerintah perlu mempertimbangkan menggunakan dana darurat Bank Indonesia (BI). Bila perlu, anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang belum terserap juga bisa dialokasikan ke Sumatera.
“Maka saya pernah ngomong kemarin, udah keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar, misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” kata Lasarus di kompleks parlemen, Selasa (9/12), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Lasarus mengaku mendengar pemerintah akan mengalokasikan anggaran masing-masing Rp4 miliar untuk 52 pemerintah kabupaten yang terdampak. Namun, jumlah itu dinilai tak cukup.
Dia mengaku menerima kabar dari Menteri Pekerjaan Umum (PU), yang menyebut Sumatera Barat membutuhkan Rp13 triliun untuk mengatasi dampak banjir. Jumlah itu hanya untuk Sumbar, belum termasuk Aceh dan Sumatera Utara yang lebih parah.
“Pak Menteri PU masih di sana kontak saya, minimal Padang itu aja butuh Rp13 triliun. Rp13 triliun hanya untuk Sumatera Barat, belum Aceh lebih parah lho. Aceh itu lebih parah dari Sumatera Barat. Kemudian juga Sumatera Utara itu juga beda-beda tipis sama Aceh. Ini pasti butuh rekonstruksi lebih besar,” katanya.
Menurut Lasarus, pemerintah mestinya tak memiliki hambatan untuk mengalokasikan anggaran bencana. Pihaknya mengaku telah memberikan diskresi penggunaan anggaran demi penanganan bencana.
“Maka kami kemarin udah kita nggak usah rapat dulu deh, yuk atur di situ semua kebutuhan keuangan yang masih ada. Nggak perlu persetujuan kami dulu, enggak perlu minta kita dulu,” katanya.
“Yang penting nanti kaedah-kaedah penggunaan keuangan negaranya itu dipenuhi. Soal transparansi, akuntabilitas keuangan negara cukup dipenuhi. Kami cukup laporan aja karena sifatnya darurat,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan ada ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hilang kontak imbas bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dadan menyebut di Sumatera Utara terhitung 44 unit SPPG tak aktif pascabencana sampai saat ini, sementara Aceh terdata kurang lebih sekitar 180 unit.
Hanya saja, Dadan belum bisa memastikan apakah SPPG ini terdampak langsung atau sebatas daerahnya mengalami gangguan sinyal sehingga terputus komunikasinya.
“Kita belum bisa identifikasi apakah karena gangguan sinyal atau SPPG-nya hilang,” kata Dadan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, DIY, Selasa (9/12).
Bukan cuma unit SPPG, Dadan bilang ada pula relawan dapur yang terdampak bencana ini. Tapi, jumlahnya ia belum mendata.
“Karena tersebar luas, dan kami mungkin nanti setelah situasi normal dan masuk masa rekonstruksi, baru kita akan tahu,” ungkapnya.
Dadan mengatakan, di tengah situasi bencana Sumatra ini masih ada SPPG yang aktif dan beralih fungsi menjadi dapur umum bagi masyarakat terimbas bencana. Jumlahnya total 319 unit di tiga provinsi terdampak.
Menurut Dadan, SPPG ini akan terus beroperasi sebagai dapur umum untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, balita dan ibu hamil di titik-titik pengungsian.
“Karena kami sudah kirimkan uang cukup ke masing-masing SPPG yang melayani pengungsi agar mereka tetap bisa melaksanakan programnya. Apalagi sejauh BNPB, TNI-Polri, dan Kementerian Sosial meminta kita untuk ikut terlibat, kita akan tetap laksanakan,” ujarnya.
Sementara untuk SPPG yang tak terdampak langsung atau lokasinya berada cukup jauh dari lokasi bencana, kata Dadan, bisa beroperasi dan tetap mendistribusikan MBG seperti biasa.
Pelaksanaan kembali MBG daerah bencana juga nantinya dilakukan secara bertahap, tergantung situasi di wilayah masing-masing.
“Tapi yang di daerah bencana, semua dialokasikan untuk menangani pengungsi,” katanya. web
