MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menegaskan komitmen dalam pengelolaan sampah secara tertata dan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang asri.
“Pembangunan daerah tidak hanya infrastruktur fisik yang megah, tetapi juga kemampuan mengelola lingkungan secara berkelanjutan,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar Ikhwansyah pada Ekspose Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) atau Masterplan Persampahan 2025–2045 di Banjarbaru, Rabu.
Dia menyebutkan isu persampahan masih menjadi tantangan utama bagi banyak daerah di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang pesat dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume timbulan sampah terus meningkat.
“Namun sayangnya kapasitas layanan di daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi perubahan tersebut,” ungkap Ikhwansyah.
Ia menuturkan bahwa selama ini pengelolaan sampah di sebagian besar wilayah masih konvensional yang tertumpu pada mengumpulkan, mengangkut, dan membuang ke TPA. Sementara tingkat pemilahan dan daur ulang masih rendah.
Menurut dia, pola itu tidak lagi relevan dengan tantangan zaman dan tidak sejalan dengan upaya nasional yang menargetkan seratus persen sampah terkelola pada 2029.
Selain perencanaan jangka panjang, kata Ikhwansyah, Pemkab Banjar juga dihadapkan pada momen 5 Rajab dalam waktu dekat, yang diperkirakan jatuh pada akhir Desember 2025.
Ia menyampaikan data prediksi yang mengejutkan, jika estimasi jemaah yang hadir mencapai 5 juta orang, dan setiap orang menghasilkan sampah minimal 0,5 kilogram (sebesar botol air mineral), maka akan ada timbulan sampah yang luar biasa besar dalam satu waktu.
“Kalau 5 juta kali setengah kilogram, berarti ada 2,5 juta kilogram atau 2.500 ton sampah. Ini tantangan nyata di depan mata. Kapasitas layanan kita belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan tersebut jika tidak ada strategi yang tepat,” ujar Ikhwansyah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Banjar Bayhaqie menyampaikan bahwa pengelolaan sampah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya di Kabupaten Banjar.
Ia menilai perlunya strategi baru yang lebih terarah karena berbagai alasan, yakni kondisi daerah yang luas, sebaran penduduk yang tidak merata, serta keterbatasan sarana dan pendanaan.
Oleh karena itu, Bayhaqie menegaskan penyusunan RIPS 2025–2045 menjadi langkah penting untuk menjawab tantangan tersebut yang tidak hanya memuat rencana teknis, tetapi juga membuka peluang investasi, memperjelas mekanisme pendanaan, dan memperkuat kolaborasi pemerintah, swasta, serta masyarakat.
Melalui konsultasi publik ini, pihaknya siap memvalidasi temuan tim ahli, menerima masukan dari perangkat daerah, dan menyusun rekomendasi strategi yang dapat langsung diterapkan di Kabupaten Banjar.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti arahan Bupati agar penyusunan RIPS menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan bermanfaat bagi peningkatan pengelolaan sampah daerah,” kata Bayhaqie. ant
