JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri sudah mulai melakukan penyelidikan terkait temuan kayu gelondongan yang terseret banjir Sumatera.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Irhamni mengatakan saat ini pihaknya sudah membentuk tim untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam peristiwa itu.
“Penyelidikan sudah dimulai, tim sudah dibentuk untuk mencari ada peristiwa pidana atau tidak, kalau memang ketemu ya dilanjutkan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (4/12), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Ia menjelaskan proses penyelidikan ini dilakukan terhadap seluruh perusahaan yang berada di wilayah itu. Termasuk, pihak-pihak yang melakukan kegiatan ilegal.
“Tidak punya izin juga kita sedang verifikasi, sedang lakukan penyelidikan. Sumbernya resmi atau tidak resmi, ada izin atau tidak,” pungkasnya.
Asal muasal tumpukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang di wilayah Pulau Sumatera hingga kini masih menjadi misteri.
Di Sumatera Barat, tumpukan kayu gelondongan itu memenuhi area muara dan bibir Pantai Parkit, Kota Padang. Selain tumpukan kayu, berbagai sampah juga terlihat menumpuk di lokasi.
Sementara di Sumatera Utara, kayu gelondongan itu terbawa arus banjir bandang di wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah hingga Sibolga.
Sedangkan di Aceh, banjir bandang tak hanya menyebabkan tumpukan kayu. Seekor Gajah Sumatra bahkan ditemukan mati dalam kondisi tersungkur dengan kepala tertimbun material yang terbawa banjir di Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan akan turut menginvestigasi terkait dengan fenomena ribuan gelondongan kayu yang ikut hanyut dalam bencana banjir parah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Menindaklanjuti MoU antara Kementerian Kehutanan dan Polri dalam ruang lingkup sinergisitas tugas dan fungsi di bidang pembangunan kehutanan, maka dibentuk tim kerja sama untuk melakukan investigasi tentang kayu-kayu asal-usul kayu ilegal tersebut,” ujar Raja Juli saat rapat bersama Komisi IV di Gedung DPR, Kamis (4/12).
Raja Juli mengatakan tim investigasi Kemenhut-Polri tersebut juga akan bekerja sama dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PHK).
“Jadi nanti MoU kami dengan Kepolisian Republik Indonesia ini akan diintegrasikan dengan PKH, sekali lagi untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal-usul kayu tersebut,” ungkapnya.
Selain membentuk tim investigasi, Raja Juli juga mengatakan akan menggunakan drone untuk memantau dari mana kemungkinan gelondongan kayu itu berasal.
“Saat ini kami telah melakukan susur sungai melalui drone untuk memantau jalur DAS terdampak yang dilewati material kayu tersebut. Nanti bisa kalau dilihat gambarnya, kita coba susuri di mana terjadi longsor, di mana kemungkinan-kemungkinan kayu itu berasal, ini juga akan menjadi data pendukung awal untuk kemudian kita mencari di mana sebenarnya asal kayu tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Raja Juli menuturkan akan menggunakan Aiko (Alat Identifikasi Kayu Otomatis), sebuah alat identifikasi berbasis android yang dapat mengidentifikasi jenis kayu.
“Ketiga, kami juga menggunakan alat identifikasi kayu otomatis atau Aiko yang merupakan aplikasi berbasis Android sebagai alat investigasi dan pendekatan mengetahui jenis kayu, penampakan fisik kayu, hingga penampakan tanda-tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu. Sehingga ketahuan apakah ini ditebas atau didorong pakai buldoser dan lain sebagainya,” sambungnya.
Terpisah, Gerakan Nurani Bangsa mendorong bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera ditetapkan sebagai darurat bencana nasional.
GNB terdiri atas tokoh nasional dari berbagai latar belakang seperti Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Franz Magnis-Suseno, Gomar Gultom, Kardinal Ignatius Suharyo, hingga Lukman Hakim Saifuddin.
GNB menyatakan tragedi kemanusiaan yang menyebabkan korban jiwa dan kelumpuhan aktivitas sosial dan ekonomi di banyak wilayah di Pulau Sumatra ini patut dinyatakan sebagai bencana nasional.
“Gerakan Nurani Bangsa menilai tragedi kemanusiaan yang sebabkan jatuhnya korban jiwa dan kelumpuhan aktivitas sosial dan ekonomi di banyak wilayah di Pulau Sumatra ini patut dinyatakan sebagai Bencana Nasional,” tulis GNB dalam keterangannya, Kamis (4/12), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
GNB mendesak pemerintah mengambil langkah cepat dan terintegrasi dalam penanganan darurat.
“Dan penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan terpusat. Mobilisasi sumber daya nasional harus segera dikerahkan secara maksimal di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain itu, GNB juga meminta pemerintah memperketat kebijakan maupun peraturan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup.
GNB juga mengimbau seluruh warga negara Indonesia melakukan solidaritas kemanusiaan. Aksi-aksi nyata untuk meringankan beban mereka yang terdampak dan meneguhkan persatuan sesama anak bangsa.
“Karena bencana tersebut tidak mustahil akibat pelanggaran tentang ketentuan lingkungan hidup yang didorong oleh keserakahan manusia,” ucap dia.
Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumbar, dan Aceh.
Per Kamis (4/12), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana itu telah menyebabkan 776 korban meninggal dunia dan 564 jiwa yang masih dalam pencarian.
Namun hingga kini pemerintah masih belum menetapkan status darurat bencana nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno mengatakan meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, penanganan bencana sudah dilakukan secara nasional.
Ia menjelaskan seluruh kementerian/lembaga telah diperintahkan Presiden Prabowo untuk mengerahkan sumber daya maksimal.
“Seluruh kementerian/lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk TNI-Polri, BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber dayanya semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Jadi sekali lagi penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” kata Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12). web
