MARTAPURA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
Rakor yang diadakan di Aula Putih Kantor Dinas PRKPLH Kabupaten Banjar Martapura, Selasa (2/12), menghadirkan menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo Provinsi Kalsel Chairun Ni’mah, serta Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Banjar Noor Syawli Syahri.
Sekda Banjar Yudi Andrea menegaskan, pentingnya kecepatan respon Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap berbagai laporan masyarakat.
Yudi Andrea mengungkapkan, adanya penurunan tingkat respon SKPD pada tahun ini. Karena itu, Rakor digelar untuk mengetahui penyebab menurunnya nilai responsivitas, sekaligus merumuskan langkah perbaikan.
Ia berharap, kegiatan tersebut mampu menghasilkan solusi konkret, agar pengelolaan SP4N-LAPOR kembali optimal seperti tahun sebelumnya.
“Segala kekurangan atau permasalahan yang mengakibatkan turunnya nilai, bisa diperbaiki dan diputuskan dalam rakor ini, sehingga penilaian dapat meningkat tahun depan,” ujarnya.
Ia juga menyarankan, SKPD yang terlambat merespons laporan masyarakat, diberikan sanksi. Menurutnya, kecepatan respon merupakan bagian penting dari pelayanan publik.
Ia mencontohkan laporan kerusakan jalan yang harus segera ditanggapi SKPD terkait, tidak hanya dengan perbaikan, melainkan juga komunikasi solutif kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar HM Aidil Basith mengatakan, beberapa SKPD sudah memberikan respon dengan baik.
Ia mengingatkan, batas maksimal waktu respon adalah tiga hingga lima hari, dan tidak boleh melebihi ketentuan.
“Laporan dari masyarakat menunjukkan kepedulian mereka kepada pemerintah daerah, sehingga wajib kita tanggapi. Jangan sampai masyarakat menjadi apriori karena laporannya tidak direspons,” ujar Basith menegaskan.
Aidil Basith menjelaskan, hingga November 2025 terdapat 155 laporan masuk dengan kategori sedang, menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 700 laporan.
Laporan terbanyak berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, terutama terkait infrastruktur, dengan respon yang dinilai baik. ril/dio
