BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo menyebutkan realisasi belanja negara (APBN) di Kalsel hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp32,29 triliun atau 78,45 persen dari pagu.
“Pertumbuhan belanja negara di Kalsel ini mengalami kontraksi tipis sebesar 1,14 persen (yoy) akibat dipengaruhi penurunan pada Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 10,14 persen dan melambatnya pertumbuhan Transfer ke Daerah (TKD),” ujarnya pada media briefing APBN di Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (26/11).
Menurut Catur , TKD di Kalsel masih mendominasi struktur belanja dengan porsi 79,63 persen atau Rp25,71 triliun dari sisi penerimaan.
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, sebut Catur, terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penyerapan dan memanfaatkan dana TKD secara optimal, tepat waktu, dan tepat sasaran demi mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dia mengatakan, memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran, pemerintah daerah diharapkan mempercepat penyelesaian dokumen persyaratan, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan serta memastikan seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai perencanaan tanpa mengabaikan kualitas belanja.
Menyinggung realisasi Transfer ke Daerah di Kalsel, dia menyebutkan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Selatan hingga 31 Oktober 2025 tercatat mencapai Rp25,72 triliun atau 84,18 persen dari total pagu sebesar Rp30,55 triliun.
Capaian ini, katanya, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 80,10 persen pada periode yang sama.
Dia menyebutkan, Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST) menjadi daerah dengan realisasi TKD tertinggi sekitar 86,22 persen, sementara Kabupaten Balangan mencatat capaian terendah pada kisaran 81,46 persen.
Penyaluran TKD sampai dengan Oktober masih didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar 55,97 persen dan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar 29,58 persen. Penambahan pagu dan realisasi Kurang Bayar DBH sebesar Rp3,31 triliun pada bulan Agustus 2025 turut mendorong capaian ini.
Secara rinci, penyaluran TKD di Kalsel Oktober 2025 meliputi realisasi DBH mencapai Rp14,39 triliun atau 83,31 persen, dengan dominasi penyaluran DBH barasal dari DBH Sumber Daya Alam Minerba -Royalti yang sebesar Rp12,36 triliun.
Kemudian, Dana alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp7,61 triliun atau 88,79 persen, DAK Fisik terealisasi sebesar Rp309,91 miliar atau 73,56 persen.
Selanjutnya, DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp1,96 triliun atau 74,56 persen. DAK Non Fisik terbesar digunakan untuk pembayaran tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp891,25 miliar atau mencapai 45,58 persen.
Disamping itu, Dana Desa juga menunjukkan capaian tinggi sebesar Rp1,32 triliun atau 88,61 persen dengan tahap pertama telah disalurkan ke seluruh 1.871 desa.
Sedangkan Insentif Fiskal telah disalurkan sebesar Rp136,15 miliar atau 77,09 persen kepada 12 dari 14 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. ani
