Isu dinasti politik akhir-akhir ini menjadi pembicaraan publik setelah terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto Djojohadikusumo sebagai calon presiden 2024. Banyak pro dan kontra terkait penetapan Gibran sebagai cawapres dari koalisi Indonesia maju dimana Gibran merupakan kader aktif partai PDI Perjuangan yang telah mengusung Ganjar dan Mahfud sebagai capres-cawapres dari PDI Perjuangan. Di lain sisi, sidang keputusan MKMK yang telah menetapkan ketua MK Anwar Usman telah melanggar kode etik dengan meloloskan Gibran yang merupakan kerabatnya sendiri dan putra Presiden Jokowi yang sejatinya belum mencapai batas usia minimal cawapres yakni 40 tahun sehingga berdampak diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK.
Selain itu manuver yang dilakukan oleh salah satu putra presiden Republik Indonesia ke 7 itu membuat kita terkejut, yaitu dengan bergabung dan langsung menjadi ketua umum partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaesang muncul ke ranah politik menyusul jejak ayahnya, kakaknya Gibran Rakabuming Raka dan iparnya Bobby Nasution. Hal ini juga dinilai publik sebagai bagian dari rencana untuk melanggangkan dinasti politik keluarganya.Dalam beberapa waktu lalu pulak kita dikejutkan oleh ketua umum partai Perindo, Harry Tanoesoedibjo karena mengusungkan semua anggota keluarganya untuk menjadi bakal calon anggota dewan.Trah Tanoesoedibjo sekeluarga maju melalui Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai bentukan Harry Tanoesoedibjo.
Dalam kehidupan politik Indonesia, fenomena dinasti politik bukanlah hal yang baru. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya keluarga politik yang mendominasi panggung politik mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Seakan menjadi warisan yang tak terelakkan, dinasti politik ini terus dilakukan dan membentuk sebuah pola yang mendalam dalam struktur kepemimpinan Indonesia.Dinasti politik ini menarik perhatian khalayak publik dan menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Banyak masyarakat yang kemudian mempertanyakan apakah dinasti politik ini hal yang adil dan wajar dilakukan dalam demokrasi di Indonesia. Dinasti merupakan sistem reproduksi kekuasaan yang primitif, karena dinasti ini didasarkan pada darah dan keturunan dari segelintir orang.
Dinasti politik adalah strategi politik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan mewariskan kekuasaan yang ada tersebut kepada keturunan atau keluarga agar kekuasaan tersebut tidak hilang.Dinasti politik ini tidak hanya terbatas pada tingkat nasional atau pusat saja, tetapi juga di tingkat daerah. Contohnya saja di daerah Sumatera Barat tepatnya di kabupaten Sijunjung, setelah dijabat oleh Yuswir Arifin selama 2 periode dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Benny dwifa Yuswir yang saat itu menjabat menjadi ketua bappedadan dalam pemilihan kepala daerah 2020 kemarin Benny memperoleh suara terbanyak 27,301 suara dan menjadi bupati sijunjung periode 2020/2024. dan sekarang kembali terpilih menjadi bupati Sijunjung untuk ke dua kalinya.
Bagaimana hubungan antara dinasti politik dengan ideologi politik yang ada ?
Dinasti politik dan ideologi politik memiliki hubungan yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, ideologi politik seringkali dijadikan sebagai alat legitimasi bagi dinasti politik untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Dinasti politik menggunakan narasi ideologis untuk meyankinkan masyarakat bahwa kepemimpinan mereka sesuai dengan nilai yang dipegang oleh ideologi politik tertentu.Mereka dapat mengklaim bahwa kekuasaan keluarga mereka adalah bentuk komitmen terhadap nasionalisme, demokrasi, atau bahkan keadilan sosial. Di sisi lain, ideologi politik juga dapat digunakan sebagai alat untuk menentang praktik dinasti politik.
Dinasti Politik Juga Merambah ke Partai Politik
Kini, dinasti politik juga tampak mengakar di tubuh partai politik. Baru-baru ini Hary Tanoesoedibjo melepaskan jabatannya dari Ketua Umum Partai Perindo. Hary Tanoe menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan partainya kepada Angela Tanoesoedibjo yang juga merupakan anaknya. Angela sendiri saat ini masih menjabat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Partai Perindo adalah contoh yang disebut dengan personalisasi partai politik. Hal ini karena sejak awal dibentuk dan didanai oleh Hary Tanoe, citra keluarga Hary Tanoe sangat kuat di Perindo.Keduanya ibarat jadi dua sisi uang koin, keluarga Hary Tanoe adalah Perindo dan Perindo adalah keluarga Hary Tanoe.Adanya figur atau keluarganya yang begitu kuat mengakibatkan rotasi kepemimpinan sulit dilakukan. Partai politik menjadi tidak ideal karena tidak terinstitusionalisasi dengan baik.
Pencalonan anak dan menantu presiden Jokowi, dan yang lainnya, dapat dibenarkan. Tidak ada larangan konstitusional maupun perundang-undangan sama sekali. Sepanjang dipercaya dan dipilih oleh masyarakat daerahnya masing-masing, maka mereka layak untuk menduduki jabatan kepala maupun wakil kepala daerah. Jika dilihat praktek dinasti politik cukup membahayakan regenerasi kepemimpinan Indonesia ke depan. Penguasaan kepemimpinan pusat dan daerah oleh elite tertentu akan membuka ruang penurunan kualitas demokrasi, kebijakan yang tidak pro rakyat, dan tentu terhambatnya penegakkan anti korupsi di suatu negara. Konstitusi dan demokrasi.
Langkah ke Depan
Kepemimpinan Indonesia di masa depan ditentukan dari kualitas pemimpin sekarang dan kualitas masyarakatnya. Kepemimpinan Indonesia harus membuka ruang yang terbuka lebar bagi siapa saja yang memiliki kapasitas untuk mampu memimpin.kualitas calon pemimpin ditentukan dari kapasitas intelektual dan kerja kerasnya untuk membangun masyarakatnya bukan ditentukan dari kekuatan elektoral yang belum mampu teruji memimpin masyarakat hanya berdasarkan kekuasaan kalangan elite politik. Calon pemimpin sekarang harus mampu melihat permasalahan masyarakat dan memberikan solusi terbaik untuk pembangunan Indonesia.
