BANJARMASIN – Tahun 2026, masyarakat miskin di Kalimantan Selatanyang tak tercover Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) kesehatan, terancam tak lagi dapat terlayani berobat di rumah sakit, khususnya RSUD Ulin Banjarmasin dan RSUD Ansari Saleh.
Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan tak lagi menyediakan ‘dana pendamping’ yang biasanya sudah bertahun-tahun ditempatkan pada dua rumah sakit besar itu, untuk mengcover atau membackup masyarakat yang benar-benar miskin berobat disana.
Dihapusnya pagu alokasi “dana pendamping” tersebut terungkap saat rapat pembahasan pendapatan RAPBD Kalsel tahun 2026 yang digelar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Banjarmasin, Kamis (24/10).
Tahun sebelumnya, dana pendamping yang ditempatkan di RSUD Ulin Banjarmasin, berkisar 5 sampai 8 miliar rupiah. Sedang RSUD Ansari Saleh dikisaran 1,5 miliar rupiah.
“Kami mohon dana pendamping ini jangan di-nol-kan, karena nanti kami kesulitan melayani masyarakat miskin yang tidak tercover BPJS,” ujar Wakil Direktur Administrasi Umum Dan Keuangan RSUD Ulin Banjarmasin, Dr Alfian Yusuf, saat rapat.
Senada, Direktur Rumah Sakit Ansari Saleh, dr Tabiun Huda, juga melontarkan permohonan serupa seperti yang diusulkan RSUD Ulin Banjarmasin.
Berkait dihapusnya dana pendamping dalam daftar usulan oleh BPKAD, Plh Sekdaprov Kalsel, Ariadi Noor yang juga hadir sebagai Ketua TAPD Provinsi Kalsel, kepada wartawan mengatakan sepakat harus ada dana pendamping untuk warga miskin.
Namun demikian, Ariadi juga meminta pihak rumah sakit untuk bisa meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam menaikan target pendapatan dengan sarana dan prasarana atau fasilitas yang sudah ada di rumah sakit masing-masing.
“Kami sepakat untuk dana pendamping ini, tapi saya minta rumah sakit juga bisa meningkatkan target pendapatannya agar tidak terlalu membebani APBD,” kata Ariadi Noor.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, HM Alpiya Rakhman, sangat mendukung alokasi dana pendamping tersebut, karena alokasi dana tersebut sangat diperlukan untuk membantu pengobatan masyarakat miskin, seperti selama ini berjalan.
“Kalau saya sangat mendukung dana pendamping ini dialokasikan, sebab ini untuk membantu warga yang sangat miskin,” tegas politisi Gerindra ini. rds/ani
