Oleh Ummu Arsy (Amuntai)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah telah menunjukkan progres signifikan. Program ini telah tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten/kota, serta menjangkau 4.700 kecamatan dari total 7.200 kecamatan se-Indonesia. Selain itu, program ini juga telah memberdayakan sekitar 106.000 relawan di berbagai daerah.
Saat ini, tercatat sebanyak 3.338 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan menjangkau 8,2 juta penerima manfaat. “Memiliki 3.338 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, sementara datanya melayani 8,2 (juta penerima manfaat). Kalau masing-masing 3.000 kita sudah hampir double digit. Jadi dalam 2 hari kita sudah akan mendapatkan data bahwa penerima manfaat itu sudah lebih dari 10 juta,” kata Dadan dalam siaran pers yang diterima pada Senin (11/8/2025).( Indonesia.go.id, 12 Agustus 2025).
Dalam pelaksanaan program MBG ini banyak ditemukan berbagai masalah sebagimana yang dipaparkan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan proyek makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ombudsman mencatat MBG dijalankan tanpa payung hukum yang kuat hingga muncul kejanggalan dalam pengadaannya. Belakangan, program MBG menjadi sorotan karena meningkatnya jumlah keracunan makanan MBG. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya ada 8.000 orang yang mengalami keracunan MBG. Merespons hal tersebut, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
Ombudsman menemukan adanya permasalahan dalam pengadaan bahan baku MBG. Ada dugaan pemalsuan kualitas beras premium di salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG di Bogor, Jawa Barat. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan dapur MBG itu menerima beras medium dengan kadar patah di atas 15 persen.
Padahal dalam kontrak kerja sama tercantum bahwa beras yang mereka beli adalah beras premium. “Sehingga negara membayar dengan harga premium, sementara kualitas yang diterima anak-anak belum optimal,” kata Yeka dalam konferensi pers Hasil Kajian Cepat Pencegahan Maladministrasi dalam Program MBG di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Selasa, 30 September 2025.
Di samping urusan kecurangan dalam rantai pasok bahan baku, Ombudsman juga menemukan empat potensi pelanggaran maladministrasi dalam pelaksanaan program MBG. Yaitu, penundaan penyelesaian masalah yang berlarut, diskriminasi dalam persaingan usaha MBG, lemahnya kompetensi dapur dalam menerapkan standar operasional dan prosedur (SOP), dan penyimpangan prosedur.( Tempo.co, 1 oktober 2025)
Gizi anak sangat penting untuk membangun generasi
Pemenuhan gizi anak sangat diperlukan dalam tumbuh kembang anak. Program Makan Bergizi gratis yang dilakukan oleh negara tidak sepenuhnya menyentuh akar masalah yang dihadapi saat ini, bahkan dalam pelaksanaan banyak terjadi masalah. Dalam sistem kapitalis sekuler yang diterapkan dunia saat ini termasuk negara kita tidak bisa lepas dari jeratam sistem tersebut, dimana solusi yang diambil selalu tambal sulam dan tidak menyentuh akar masalah.
Pemenuhan gizi yang baik sudah seharusnya wajib dipenuhi untuk semua anggota keluarga, baik ayah, ibu, anak maupun lansia. Banyak faktor penyebab tidak terpenuhinya gizi yang baik dikeluarga termasuk anak, tetapi program MBG hanya fokus pada pemenuhan gizi anak termasuk bumil. Pemenuhan papan, sandang, pangan sudah kah semua keluarga memilikinya? lapangan pekerjaan untuk para pencari nafkah sudahkah tersedia? dan banyak lagi faktor yang menjadi penyebab tersebut.
Islam menjamin pemenuhan Gizi semua anggota keluarga
Islam sebagai agama sekaligus mampu menjadi tumpuan dalam memecahkan maslaah yang dihadapi manusia. Islam agama yang diturunkan untuk mengatur setiap aspek kehidupan sehingga manusia ketika ada masalah didunia, Islam sebagai solusi bukan yang lain. Islam tegak dengan aturan yang khas dipimpin oleh seorang khalifah.
Pemenuhan gizi untuk keluarga adalah tanggung Negara, sehingga Negara memastikan setiap individu terpenuhinya gizi tersebut. Pembangunan negara Khilafah memberi titik tekan terhadap pembangunan sumber daya manusia. Kualitas pendidikan dan kesehatan generasi menjadi prioritas negara. Sehingga kualitas gizi generasi menjadi tanggung jawab utama negara untuk memastikan jaminan pemenuhannya.
Kewajiban negara adalah memastikan tidak ada satu pun individu yang menjadi warga Negara mengalami kelaparan. Kita bisa melihat bagaiman seorang pemimpin yang terkenal dengan sikapnya pada masa Umar bin Khaththab, beliau sebagai Amirul mukminin yang melakukan patrol berkeliling malam hari untuk memastikan keadaann pangan rakyat. Ternyata ada rakyat yang tidak ada memilki sesuat untuk dimakan, sehingga beliau pun langsung melakukan tugas dan kewajibannya sebagi seorang pemimpin dengan memanggul gandum sendiri dengan punggungnya dari baitulmal untuk diberikan kepada keluarga yang kelaparan.
Selain itu juga Islam memerintahkan kepada negara untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan. Dengan melakukan distribusi yang tepat sampai kepada individu baik berada dikota besar, kota kecil sampai ke pelosok daerah terpencil. Selain itu juga Negara memfaslitasi pendidikan dengan gratis, penyedian fasilitas sekolah yang standar baik dikota maupun daerah terpencil dan mampu dijangkau dengan transportasi yang mudah. Selain itu juga Sumber Daya Manusia pendidik yang terus di asah dengan Islam, sehingga memiliki kepribadian Islamiyah, sehingga anak didik yang dihasilkan akan menjadi generasi yang siap menghadapi dunia yang berkerpibadian islamiyah.
Walhasil, Hanya Islam yang mampu menyelasaikan masalah termasuk pemenuhan gizi anak bahkan semua anggota keluarga didalamnya. Hanya dengan Islam diterapkan secara kaffah akan mensejahterakan semua rakyat. Wallahu’alam.
