KOTABARU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Alpiya Rahman menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di dua titik, yakni Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Selasa (7/10).
Reses ini menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat dengan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai usulan dan permasalahan yang dihadapi, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan dengan warga sejumlah isu strategis muncul, salah satunya mengenai kondisi jembatan di jalur nasional yang sering terendam banjir saat hujan deras akibat minimnya sirkulasi air.
“Ini harus menjadi perhatian serius, karena hujan sehari saja sudah menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas warga,” ucap Alpiya.
Selain perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan bantuan bibit perkebunan, penyediaan mesin pencacah rumput untuk peternak, serta peningkatan akses terhadap pupuk bersubsidi.
“Pamukan Barat merupakan daerah perkebunan, sehingga kebutuhan bibit, pupuk, hingga sarana peternakan sangat penting untuk mendukung produktivitas masyarakat,” katanya.
Aspirasi lain yang turut mengemuka, yakni perbaikan wajah perbatasan dengan memperindah gerbang utama Kalimantan Selatan, penyediaan zona selamat sekolah (ZOSS) untuk melindungi pelajar di kawasan padat sekolah, serta penambahan penerangan jalan umum (PJU) di Desa Bungkukan yang rawan kecelakaan lalu lintas.
Warga Bungkukan juga berharap adanya pengadaan kendaraan pengangkut sampah, peralatan olahraga seperti bola voli, peningkatan layanan kesehatan, serta kontribusi nyata dari perusahaan lokal maupun asing yang beroperasi di wilayah mereka.
Tak kalah penting, isu pemekaran Kabupaten Kambatang Lima kembali menjadi aspirasi kuat masyarakat.
Menurut Alpiya, meski Pemerintah Pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, perjuangan tidak boleh berhenti. “Kami dari DPRD Kalsel khususnya melalui komisi I, sudah membahas hal ini dan menyatakan dukungan penuh. Walaupun ada moratorium, semangat memperjuangkan pemekaran harus tetap dilanjutkan,” ujarnya.
Melalui reses ini, ia menegaskan seluruh aspirasi warga akan diperjuangkan hingga tingkat provinsi melalui forum resmi DPRD Kalsel. “Inilah bentuk tanggung jawab kami agar suara masyarakat perbatasan benar-benar terwakili dan diperjuangkan di tingkat pemerintah provinsi,” pungkasnya. rds
