Oleh : Maya (Aktivis Muslimah)
Akhir-akhir ini harga beras melonjak naik dipasaran membuat masyarakat menjadi terbebani. Padahal Pemerintah telah menjalankan program beras SPHP untuk menstabilkan harga. Akan tetapi program ini belum berhasil. Stok beras lokal memang melimpah, namun harga tetap tinggi, bahkan program sebelumnya bantuan beras gratis akan di hapuskan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, Apakah program SPHP ini benar-benar akan menyelesaikan persoalan harini, apakah hanya sekedar janji semata?.
Di laman Kumparanbisnis-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) fokus menstabilkan harga beras di 214 kabupaten/kota yang naik di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). “Dalam paparannya, Tito mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) kenaikan harga beras di 214 kabupaten/kota pada periode minggu keempat Agustus 2025”. Hal ini menunjukkan bahwa harga beras bulan ini belum benar-benar stabil
Di laman tirto.id juga menyebutkan- Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengakui adanya anomali di sektor pangan, di mana stok beras nasional mengalami surplus namun harga komoditas tersebut tetap tinggi di pasaran. Panjang tangan Distribusi dari petani lokal membuat harga mudah untuk di monopoli oleh banyak uknom.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia tidak bakal impor beras hingga akhir 2025. “Ia mengungkapkan dalam dua tahun terakhir, pemerintah selalu mengimpor beras untuk meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)”. Tapi nyatanya sampai saat ini pemerintah masih meng impor beras luar negeri.
“Meski pemerintah berulang kali memastikan pasokan beras nasional dalam kondisi aman, fakta di lapangan menunjukkan harga beras di 214 kabupaten/kota masih bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)”.
Dari fakta-fakta diatas jelas bahwasanya banyak sekali kejanggalan kenaikan harga beras harini, stok beras memang melimpah akan tetapi rakyat tetap kesulitan membeli karena harga mahal. Masalahnya bukan hanya di Stok beras yang melimpah saja, akan tetapi tata kelola beras nasional. Beras yang di simpan di gudang yang di kelola Bulog sengaja di simpan menumpuk di gudang agar harga jual di pasaran jadi turun, hal ini juga yang membuat kualitas beras menurun. Sementara itu banyak praktik oligopoli-dimana segelintir pihak mengendalikan harga dari para petani ini membuat para petani juga rugi.
Pemerintah hanya memberikan solusi sementara pada rakyantnya, program sebelumnya yang diberikan pun tidak benar-benar meneyelesaikannya. Akar Masalah harini tidak lain sistem kapitalis-sekularisme yang mana Para pemilik modal lebih berkuasa, semua di niai dengan materi, bahkan Negara yang muncul dari kapitalis akhirnya menjadikan setiap yang dilakukan harus menguntungkan bagi segelintir orang, mereka melupakan kewajiban sebagai pemimpin.
Program SPHP pada akhirnya hanya menjadi solusi sementara—sekadar “PHP” bagi rakyat. Pemerintah memang berhasil menyalurkan beras dengan harga tertentu, tetapi tidak mampu mengatasi struktur pasar yang timpang. Petani tetap rugi karena harga gabah ditekan, sementara masyarakat tetap menjerit akibat harga beras di pasar tidak kunjung turun.
Padahal, Islam sejak dahulu telah memberikan solusi yang jelas terkait pangan. Negara wajib hadir penuh dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat, termasuk memberikan harga yang layak bagi petani. Distribusi pun harus diatur negara agar tidak terjadi monopoli pasar yang merugikan rakyat. Dengan mekanisme ini, kesejahteraan masyarakat bisa tercapai tanpa harus mengandalkan kebijakan tambal sulam.
Islam juga mengelola pemenuhan beras dari hulu ke hilir yaitu dari produksi, distribusi hungingga sampai ke tangan rakyat, negara juga wajib memastikan mata rantai dostribistribusi, pasar bebas, dari penimbunan, monopoli, dan berbagai praktik bisnis lainnya yang merusak rantai distribusi.
Dalam islam, pemimpin (Iman atau khalifah) adalah raa’in yaitu pengurus rakyat. Ia wajib memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, termasuk pengelolaan harga beras yang terjangkau harus benar-benar sampai ke tangan rakyat. Para Petani juga diberikan harga yang layak untuk kecukupan mereka, distribusi beras langsung oleh negara yang mengurusnya, agar tidak terjadi monopoli pasar yang memainkan harga. Sistem khilafah akan menmbenahi masalah yang terjadi harini dari monopoli harga,penyaluran distribusi, hingga ke pasar. Praktik yan merusak seperti Oligopoli akan dihapus. Untuk rakyat yang tidak mampu, negara akan membantu memberikan beras secara gratis melalui baitumal.
Dalam islam baitulmal menjadi solusi tepat ketika kondisi di lapangan darurat, dimana baitumal adalah tempat mengelola harta umat,yang bersumber dari zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, fai’, pengelolaan sumber daya alam , dll. Baitumal akan membiayai kebutuhan rakyatnya, gaji para pegawai Negara, pembanuganan, dan bantuan untuk para fakir miskin.
Selama kebijakan pangan masih dibiarkan mengikuti logika pasar semata, rakyat hanya akan terus menjadi korban. SPHP mungkin bisa meredam sejenak, tetapi tidak akan menyelesaikan masalah. Aturan islam bukan hanya memberikan aturan saja, melainkan menjamin penuh kebutuhan rakyat, semata-mata murni untuk mesejahterkan umatnya.
