MARTAPURA – Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Kebijakan Dana Transfer Tahun Anggaran 2026.
Acara yang digelar di Aula Dr KH Idham Chalid Banjarbaru, Kamis (2/10), diikuti kepala daerah se-Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalsel H Muhidin menegaskan, pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran dengan memprioritaskan program-program strategis.
“Program prioritas harus diutamakan. Apa yang masih perlu dibenahi bisa dilanjutkan pada anggaran perubahan,” ujar Muhidin dalam arahannya.
Muhidin menilai, FGD ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman, menyamakan persepsi dan mencari solusi bersama, demi meningkatkan efektivitas belanja daerah.
Muhidin juga meminta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi dan para kepala daerah, untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas, hibah, dan sejenisnya.
Imbauan ini disampaikan, menyusul adanya perubahan signifikan terhadap alokasi dana transfer dari pusat ke daerah.
“Supaya bisa mengatur dana yang sampai sekarang dikurangi cukup banyak,” katanya.
Dalam paparan yang disampaikan, disebutkan bahwa pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp9,42 triliun, kini harus disesuaikan menjadi hanya Rp7,24 triliun. Artinya, terjadi penurunan cukup tajam akibat kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat.
Secara khusus, dana transfer pusat ke daerah mengalami penurunan drastis di hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Menanggapi keterbatasan anggaran tersebut, Gubernur Muhidin menyatakan, situasi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola fiskal yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola akan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus yang hadir didampingi Kepala BPKPAD Akhmad Zulyadaini, mengapresiasi pelaksanaan FGD. Menurutnya, forum ini penting dalam menyusun langkah konkret menghadapi tantangan fiskal, khususnya terkait pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.
“Melalui forum ini, kita dapat menyamakan persepsi, berbagi pengalaman dan merumuskan langkah konkret agar pengelolaan fiskal lebih efektif, transparan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Selain para kepala daerah, FGD juga diikuti pejabat pemerintah provinsi, serta perwakilan dari instansi terkait. ril/dio
