KOTABARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discusion ( FGD) Strategi Fiskal, daerah dalam menyikapi dana transfer Tahun 2026 yang mana langsung dibuka oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan H Muhidin di Aula Auditorium Idham Chalid Banjarbaru, Kamis, (02/10/2025) lalu.
Gubernur Kalsel H Muhidin menyampaikan, arahan didepan para kepala daerah atau yang mewakili, hari ini FGD sangat penting dan strategis ini dapat terlaksana demi keberlangsungan pembangunan daerah Kalimantan Selatan.
Ia menyerukan, untuk seluruh kepala daerah agar mengurangi kegiatan yang tidak penting seperti perjalanan dinas, hibah dan lain lain, fokus dan fokus kegiatan yang prioritas dan strategis.
Lanjut Gubernur, apabila melaksanakan kegiatan tahun/jamak multiyears maka diharapkan administrasi yang baik dalam pelaksanaan dan melihat kembali regulasi, apakah cukup dengan persetujuan DPRD atau ada peraturan yang harus meminta izin kepada kementrian atau lembaga tertentu. Baru baru ini, telah terbit surat Kementrian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 per tanggal 23 September 2025 yan menyampaikan adanya perubahan signifikan terhadap alokasi dana transfer daerah.
Jika sebelumnya rancangan pendapatan daerah anggaran taun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 9.42 triliun, maka setelah penyesuaian total pendapatan daerah turun menjadi Rp. 7.42 Triliun.”Jadi, secara khusus dana transfer pusat kedaerah juga mengalami penurunan yang sangat dratis,” kata Gubernur kalsel.
Gubernur kalsel juga menyampaikan rincian alokasi dana trasfer ke daerah. Untuk Kalsel dari Rp4.5 Triliun kurang Rp2,2 triliunn menjadi 2.3 trliun atau (-48,36). Sedangkan Kota Banjarmasin dar 1,4 triliun menjadi kurang 390 Milyar menjadi 1 triliun.
Untuk Kabupaten Kotabaru sendiri dari 2.4 triliun dikurang 692 milyar menjadi 1.7 triliun (-28, 41%), Tanah Bumbu dari 2,8 Triliun kurang 1,4 triliun menjadi 1,4 triliun (-49.72%), Tabalong dari 2,3 triliun menjadi 1,3 triliun atau (-42,76%).
Sedangkan Kabupaten Banjar dari 2,1 triliun menjadi 1,6 triliun, Barito Kuala dari 1,4 triliun turun menjadi 1,1 triliun. Untuk Hulu Sungai Selatan dari 1,3 triliun menjadi 1,1 triliun, Hulu Sungai Tengah dari 1,2 triliun turun menjadi 1 triliun, Hulu Sungai Utara 1,3 triliun kurang 167 milyar menjadi 1,3 triliu (-12,90%), Kota Banjarbaru dari 996 milyar kurang 349 milyar menjadi 616 (-36,22%).
Sedangkan dari Tanah Laut dari 1,8 triliun menjadi kurang 465 milyar menjadi 1,3 triliun (-27,40%), untuk Kabupaten Tapin dari 1,6 triliun kurang 438 milyar menjadi 1,1 triliun (-27,17%).
Saat diminta statement, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru H Eka Sapruddin, AP, mewakili Bupati Kotabaru mengatakan, sesuai penyampaian narasumber ada 2 dua metode yang kita tangkap menaikan pendapatan dan mengurangi belanja, jadi upaya pertama pasti mengurangi belanja kita sesuaikan dengan pendapat yang ada, tetapi tidak menutup juga untuk kita upayakan agar bisa meningkatkan pendapatan.
Yang jelas menyesuaikan pagu hasil akhir, berapa nanti kesepakatan antara DPRD, dan untuk menjadi APBD murni maka disitu nanti kita sesuaikan dengan belanjanya, katanya.{[ebet/mb03]}
