MARTAPURA – Pj Sekda Banjar H Ikhwansyah meminta koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah daerah terus ditingkatkan.
Hal ini disampaikan Ikhwansyah saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula KH Kasyful Anwar Bincau Martapura, Selasa (30/9).
“Dengan koordinasi yang baik penyaluran MBG bisa segera menjangkau wilayah-wilayah yang datanya sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar,” kata Ikhwansyah.
Ikhwansyah juga mengharapkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam pengadaan bahan baku makanan, guna mendukung perekonomian lokal.
“Tugas kita melaksanakan kegiatan sesuai peran masing-masing, namun tetap dalam koordinasi dengan Korwil,” ujar Ikhwansyah.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan pihak puskesmas, agar pelaksanaan program nasional ini dapat benar-benar mencapai tujuan pemenuhan gizi yang optimal.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Banjar Shintia Aulia mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjar akan semakin diperkuat, dengan bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dalam waktu dekat, tiga dapur baru siap beroperasi, menambah total yang saat ini sudah berjumlah 10 dapur aktif,” ujarnya.
Tiga penempatan dapur baru tersebut tinggal menunggu waktu satu sampai dua minggu, sambil menunggu administrasi yang diajukan dan pencairan dana untuk kemudian operasional, sebut Shintia.
Adapun ketiga dapur yang akan segera beroperasi tersebut berlokasi di Kecamatan Karang Intan, Aluh-aluh, dan Sungai Tabuk.
Dalam rakor tersebut juga dibahas pengembangan SPPG khusus untuk wilayah terpencil, yang memiliki penerima manfaat kurang dari 3.000 orang.
Dengan tambahan dapur reguler dan khusus, jumlah SPPG di Kabupaten Banjar diperkirakan akan melampaui 30 dapur.
Shintia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan yang dikirimkan ke sekolah-sekolah. Untuk itu, ia meminta kepala SPPG tidak memilih sekolah yang jaraknya lebih dari 30 menit perjalanan dari dapur.
Dalam rakor tersebut, para camat turut memberikan masukan, di antaranya mengenai jarak tempuh pengiriman MBG, batas kewenangan kecamatan dalam program, hingga harapan agar penyedia bahan pangan berasal dari koperasi desa atau BUMDes.
Dengan berbagai masukan tersebut, pemerintah daerah berharap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.
Rakor ini turut dihadiri perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Polres Banjar, Kodim 1006, Kejaksaan Negeri, dan sejumlah dinas teknis lainnya. ril/dio
