JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dalam menyalurkan program rumah bersubsidi.
Ia menyebut Kementerian PKP menjadi salah satu pengguna terbesar data resmi BPS, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian dan lembaga hanya merujuk pada data BPS.
“Mungkin kementerian yang paling banyak menggunakan data BPS adalah ementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karena sesuai arahan Presiden, kita wajib menggunakan sumber satu-satunya data dari BPS,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Maruarar menilai BPS kni hadir lebih terbuka tanpa mengurangi prinsip dan integritas metodologinya.
“Ada wajah baru dari BPS yang bisa terbuka, tetapi punya prinsip yang kuat. Integritas metodologinya bisa dipertanggungjawabkan. Harapan saya BPS tambah kredibel, tambah kuat, dan tentu anggarannya juga tambah besar. Karena BPS yang menilai kinerja semua kementerian dan lembaga,” katanya.
Menurutnya, kekuatan data BPS dapat dimanfaatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian, investor, LS, hingga akademisi. “Ukuran yang terukur ini bisa dipakai siapa pun. nvestor bisa pakai, LSM bisa pakai, kalangan intelektual pun bisa memberikan kritik dan apresiasi berdasarkan data-data dari BPS,” ujar Maruarar.
Ia juga menyinggung capaian program rumah subsidi yang disebut berhasil melampaui target berkat basis data BPS. “Saya tadi baru cek, sekarang sekitar 60 ribu buruh sudah menerima rumah subsidi. Itu semua berkat basis data yang kat dari BPS. Saya percaya BPS sudah di jalur yang tepat. Saya doakan BPS makin dipercaya, makin menyala, dan tetap menjadi acuan utama pembangunan nasional,” kata Maruarar.
Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan menggelar aad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 25 ribu unit rumah subsidi secara hybrid pada Senin (29/9). Akad massal digelar di 90 titik yang tersebar di 33 provinsi.
“Di akhir triwulan III, yaitu pada 29 September, kita akan melaksanakan kegiatan kolosal berupa akad massal KPR Sejahtera FLPP sekaligus serah terima kunci simbolis,” ucap Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Jakarta.
BP Tapera akan menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari tuna netra, pengumpul barang bekas, tukang becak, tukang tambal ban, pengemudi ojek daring, asisten rumah tangga (ART), nelayan, petani, tukang cukur, buruh, tenaga migran, guru, bidan, perawat, anggota TNI Angkatan Darat, hingga Polri.
Heru optimistis target 350 ribu unit rumah subsidi utuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan tercapai pada akhir 2025.
Optimisme itu didasarkan pada capaian penyaluran rumah subsidi melalui FLPP per 25 September 2025 sebanyak 182.657 unit senilai Rp 22,67 triliun. Penyaluran tersebut dilakukan melalui 38 bank penyalur dan dibangun oleh 7.378 pengembang, tersebar di 11.475 lokasi perumahan di 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota. rep/mb06
