MARTAPURA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar penandatanganan komitmen bersama penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK (TLRHP), di Aula kantornya, Kamis (25/9).
Kegiatan dipimpin oleh Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto bersama seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Kalimantan Selatan.
Andriyanto menegaskan, komitmen ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
“Penyelesaian rekomendasi BPK sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.
Andriyanto menerangkan, berdasarkan data Sistem Monitoring Tindak Lanjut (SMART) per 18 September 2025, terdapat 14.566 rekomendasi hasil pemeriksaan di 14 pemerintah daerah wilayah Kalsel.
“Hasilnya dengan rincian Sesuai 12.050 (82,73%), Belum Sesuai : 2.005 (13,76%) Belum Ditindaklanjuti 77 (0,53%), Tidak Dapat Ditindaklanjuti: 434 (2,98%),” ungkapnya.
Dikatakan, secara rata-rata, capaian penyelesaian TLRHP pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Kalsel mencapai 85,7%. Meski capaian penyelesaian cukup tinggi, BPK Kalsel mencatat masih ada sejumlah kendala umum yang dihadapi pemerintah daerah.
Sementara itu, Bupati Banjar H Saidi Mansyur menyampaikan penandatanganan komitmen ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
“Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tentu menjadi bahan evaluasi sekaligus pendorong bagi kita semua untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik,” ucapnya.
Saidi berharap dengan semangat kebersamaan, proses tindak lanjut dapat berjalan efektif sehingga tercipta pemerintahan daerah yang semakin bersih, profesional dan berintegritas demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Banjar H Irwan Bora, Inspektur HM Riza Dauly dan Kepala BPKPAD Akhmad Zulyadaini.dio/rds
