JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya kurang mampu menyerap tenaga kerja formal dengan gaji layak.
“Penyerapan tenaga kerja yang sekarang terjadi kan di sektor informal. Misal MBG, betul MBG menyerap tenaga kerja, tapi informal,” kata Said di Sofyan Hotel, Jakarta Pusat.
Said menjelaskan sebagian besar pekerja di dapur umum MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berasal dari sektor informal, yang berarti mereka tidak mendapatkan penghasilan tetap setara upah minimum provinsi (UMP).
Sementara itu, kesempatan kerja di sektor formal yang menawarkan gaji layak justru menurun akibat berbagai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). “Banyak PHK di mana-mana. Banyak orang kehilangan daripada pendapatannya,” ujarnya.
Ia menambahkan pekerja yang terdampak PHK kerap terpaksa beralih ke pekerjaan informal, misalnya sebagai pengemudi ojek online (ojol), yang masuk kategori gig worker. Pekerjaan ini tidak memberikan pendapatan tetap yang cukup untuk memenuhikebutuhan hidup sehari-hari.
“Orang kerja di sektor ojol misal, itu kan gig worker yang tidak jelas, itu dianggap penyerapan tenaga kerja. Padahal mereka pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan,” tutur Said.
Terpiah, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan, meski muncul desakan sejumlah kalangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pascakasus keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat.
“Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” katanya Kamis. Menurut Juri, hingga saat ini kebijakan pemerintah adalah melanjutkan program sembari melakukan perbaikan dan evaluasi ketat terhadap rangkaian peristiwa keracunan di program MBG.
“Masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi cari jalan keluar,” katanya.
Dia menambahkan, Presiden telah memberikan arahan khusus agar pengawasan dan mitigasi risiko diperketat guna menutup ruangterjadinya masalah baru. “Dari MBG di sini kan sudah diarahkan oleh Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru yang mungkin akan terjadi, sehingga bisa dengan segera diatasi,” katanya.
Juri memastikan komunikasi intensif sudah dilakukan dengan para menteri terkait dan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoordinasikan langkah evaluasi menyeluruh.
Pemerintah menekankan bahwa keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas, sambil menjaga agar program strategis nasional ini terus memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia. cnn/bisn/mb06
