BANJARMASIN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menjadi percontohan (pilot project) penerapan sistem integrasi data berkelanjutan dalam penanganan kejahatan sektor pangan yang digagas Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Pilot project tersebut dilaksanakan Tim Analis Bidang Pengelolaan Data dan Analisis Kriminal Terpadu (BID PDAKT) Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri di Polda Kalsel, Kota Banjarbaru, Selasa.
Peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I yang memimpin program Kombes Pol Novia Jaya mengatakan pemilihan Polda Kalsel didasari inovasi yang telah dijalankan, seperti pengembangan greenhouse dan budidaya jagung dengan melibatkan pesantren serta universitas.
“Selaras dengan itu, pilot project ini berfokus pada strategi analisis kejahatan di sektor pangan secara kolaboratif dengan mengedepankan data terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Novia, polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani kasus pangan. Kolaborasi dengan instansi terkait seperti Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Pertanian, Bulog, dan lembaga lainnya diperlukan untuk memperkuat pengawasan.
Ia menjelaskan sistem tersebut dilengkapi dashboard khusus sebagai pusat pertukaran data. Setiap dinas atau instansi dapat menginput informasi yang kemudian dapat diakses penyidik kepolisian secara real-time.
“Dengan sistem ini, penyidik khususnya di Subdit Indagsi Krimsus bisa lebih cepat memonitor potensi kejahatan pangan, termasuk praktik pengoplosan beras maupun pupuk, sehingga penanganan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif,” kata Novia.
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyambut positif proyek perubahan tersebut. Menurut dia, penerapan sistem integrasi data berkelanjutan sangat bermanfaat dalam peningkatan profesionalisme kinerja penegakan hukum di sektor pangan.
“Selain memperkuat perlindungan masyarakat, inovasi ini juga mendukung program pembangunan nasional Astacita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Rosyanto. an/ani
