BANJARBARU – Dunia penyiaran kini tidak lagi terbatas pada televisi dan radio. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kalimantan Selatan.
Dalam Workshop Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Ilham Noor mewakili Ketua Komisi I Rais Ruhayat menyoroti pentingnya pengawasan terhadap konten digital.
Acara yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel pada Selasa (23/9) pagi, bertujuan memperkuat peran media konvensional di tengah pesatnya digitalisasi.
Ilham Noor menekankan bahwa perluasan ranah penyiaran ke platform digital membutuhkan perhatian khusus. “DPRD Kalsel berharap ada payung hukum yang bisa menjangkau dan mengawasi konten-konten media sosial (medsos) agar tidak menyebarkan hal-hal negatif, khususnya di kalangan generasi muda,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, ia juga menyoroti tantangan pengawasan terhadap konten di media sosial. “Platform digital kini menjadi ranah penyiaran baru. DPRD Kalsel berharap ada regulasi yang bisa menjangkau dan mengawasi konten-konten ini agar tidak menyebarkan hal-hal negatif, terutama kepada anak-anak dan remaja,” ucap Ilham.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengapresiasi upaya KPID dalam menyelenggarakan workshop ini yang menurutnya sangat relevan dengan dinamika media sekarang.
“DPRD melalui komisi I siap berkolaborasi dengan KPID dan diskominfo untuk mendorong literasi media di masyarakat,” tambahnya.
Pernyataan Ilham Noor ini sejalan dengan visi Ketua KPID Kalsel Muhammad Leoni Hermawan, yang berupaya menjadikan media konvensional sebagai sumber informasi terpercaya.
“Kami ingin agar media konvensional tetap menjadi pilihan utama masyarakat, sebagai media yang kredibel dan memiliki tanggung jawab,” pungkasnya. rds
