JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pembentukan Tim Reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri.
Sigit menyebut pembentukan tim tersebut juga sejalan dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan, perbaikan yang diberikan kepada kita, segera bisa kita tindak lanjuti,” kata Sigit kepada wartawan, Senin (22/9), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Sigit menyebut selama ini pihaknya juga terus melakukan upaya perbaikan melalui transformasi Polri. Baik dari sisi operasional, instrumental, maupun pengawasan.
“Dari sisi-sisi yang memang selalu menjadi perhatian publik. Kita selalu membuka ruang untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.
Sigit menyatakan Polri siap mendengar seluruh masukan dari Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk. Termasuk, masukan dari pakar hingga masyarakat.
Terutama, masukan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat terkait kinerja Polri dalam melakukan pelayanan dan pengaman.
“Jadi semua tentunya terus akan kita kaji, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan Polri ke depan, betul-betul bisa kita tindak lanjuti, saya kira itu,” ucap dia.
“Yang jelas, polisi terbuka terhadap semua upaya untuk perbaikan institusi, saya kira itu,” sambungnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri yang tertuang dalam Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.
Merujuk pada Sprin tersebut, tim reformasi Polri itu terdiri dari 52 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri.
Sigit selaku Kapolri Sigit Prabowo bertugas sebagai pelindung dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjadi penasihat dalam tim tersebut.
Kemudian, Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana ditunjuk menjadi ketua tim tranformasi reformasi Polri.
Sementara, untuk wakilnya yakni Koorsahli Kapolri Irjen Herry Rudolf Nahak dan Karobindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Susilo Teguh Raharjo.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Sprin itu merupakan tindak lanjut dari Polri untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan tranformasi institusi sesuai dengan harapan masyarakat.
“Sprin tersebut merupakan tindak lanjut Polri untuk bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholders terkait melalui pendekatan sistematis untuk mengelola transformasi institusi guna mencapai proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat,” tutur dia dalam keterangan tertulis, Senin.
“Proses dan tujuan mendasar dan luas yang melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah berdasarkan visi strategis (Grand Strategy Polri 2025 -2045)” sambungnya.
Terpisah, Public Virtue Research Institute mengkritik Tim Reformasi Polri yang dinilai tak memiliki konsep dan tujuan yang jelas.
Ketua Dewan Pengurus PVRI Usman Hamid menyatakan tim itu seharusnya juga melibatkan unsur masyarakat.
“Pembentukan Komisi Reformasi Polri yang direncanakan Pemerintah, belum terlihat memiliki kejelasan konsep dan tujuan yang jelas, termasuk dalam melibatkan unsur masyarakat,” kata Usman dalam keterangannya, Senin (22/9), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Usman yang juga Direktur Amnesty International Indonesia itu berpendapat jika hanya digawangi para anggota yang semuanya berasal dari kepolisian, maka sulit berharap bahwa agenda Reformasi Polri akan bermakna bagi masyarakat.
Terlebih menurutnya, akar masalah di tubuh kepolisian sebenarnya juga bersumber dari kebijakan pemerintahan yang di mata masyarakat dirasa tidak adil.
Usman khawatir, jika Tim Reformasi Polri hanya diisi anggota yang berasal dari kepolisian, maka akuntabilitas dan komitmen reformasi atas masalah lapangan dan kelembagaan polisi yang berkelindan dengan kebijakan negara kecil kemungkinan bisa dibenahi.
Sementara, peneliti Public Virtue Research Institute, Muhammad Naziful Haq menilai Tim Reformasi Polri yang seluruh anggotanya berlatar polisi tidak saja problematik, tapi juga bernuansa akan konflik kepentingan.
“Harusnya ada keragaman latar belakang, misalnya melibatkan akademisi, perwakilan masyarakat sipil, atau tokoh yang berintegritas, agar upaya ini membawa penyegaran struktural maupun kultural,” ucap dia. web
