MARABAHAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (DPRD Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel), mempertanyakan realisasi pembayaran jasa tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Abdul Azis Marabahan.
Hal itu disampaikan DPRD Kabupaten Batola saat rapat gabungan komisi bersama Inspektorat, Dinas Kesehatan, RSUD H Abdul Azis Marabahan, dan Klinik Setara guna membahas tindak lanjut temuan Inspektorat terkait jasa medis di Marabahan, Selasa.
Anggota DPRD Batola Hendri Dyah Estinigrum mengatakan rapat tersebut fokus terhadap kepentingan Dinas Kesehatan (Dinkes) Batola terutama mengenai kendala pembayaran jasa medis di RSUD H Abdul Azis Marabahan.
“Apakah semua sudah ditindaklanjuti atau belum. Ternyata ada satu kendala terkait pembayaran jasa medis di RSUD H Abdul Azis Marabahan,” ujarnya.
Menurut politisi PAN tersebut, jasa medis yang belum dibayarkan selama enam bulan berdampak pada tenaga paramedis yang bertugas.
“Kasihan paramedis di RSUD H Abdul Azis Marabahan,” ucapnya.
“Apakah semua sudah ditindaklanjuti atau belum. Ternyata ada satu kendalanya terkait pembayaran jasa medis di RSUD H Abdul Aziz Marabahan, ant
