MARTAPURA – Bupati Banjar Saidi Mansyur mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang membahas pengendalian inflasi dan situasi terkini.
Rapat yang dilakukan secara virtual diikuti bupati bersama Ketua DPRD Banjar Agus Maulana dan sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkab Banjar di Command Center Manis, Martapura, Selasa.
“Alhamdulillah, kami mengikuti rakor bersama Mendagri mendengarkan arahan dan membahas pengendalian inflasi, termasuk menerima informasi mengenai situasi terkini,” ujar Saidi usai rakor tersebut.
Rakor dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian diikuti perwakilan kementerian/lembaga terkait, Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, serta seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Mendagri menyampaikan tentang perkembangan situasi sosial politik nasional dinamis beberapa pekan terakhir dan sejak 25 Agustus 2025 terjadi 107 titik aksi demonstrasi serentak pada 32 provinsi.
Menurut Tito, konsentrasi massa di sejumlah lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, Polres, hingga gedung DPRD yang sempat diwarnai kericuhan dan aksi anarkis namun kembali damai.
Mendagri menegaskan pentingnya menjaga situasi kondusivitas dan menekankan poin-poin keterangan pers Presiden RI bersama ketua parpol 31 Agustus 2025 di antaranya pencegahan makar dan terorisme.
“Pemerintah siap menerima setiap aspirasi masyarakat dan mendorong agar menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan konstitusional sehingga situasi aman, tenang dan damai terpelihara,” ucap Tito.
Tito mengatakan, pemerintah siap mendengarkan serta menerima utusan kelompok yang ingin menyampaikan kritik dan masukan kepada DPRD melalui dialog yang dilakukan secara terbuka.
“Peran DPR juga penting. Pimpinan DPR diminta mengundang tokoh masyarakat dan kelompok sipil untuk berdialog dalam suasana konstruktif,” pesan Tito di depan seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Kepala BPS RI Amilia Adininggar Widyasanti menyebut perkembangan inflasi nasional per Agustus 2025 tercatat 27 provinsi mengalami deflasi, sedangkan 11 provinsi mengalami inflasi.
Mengacu Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Agustus 2025, tercatat 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, 25 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi kondisi relatif stabil.
Kenaikan harga dipicu oleh tiga komoditas utama yakni cabai merah, bawang merah, dan beras, berdasarkan data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 29 Agustus 2025.
Rakor merupakan agenda rutin yang bertujuan memantau mengevaluasi tingkat inflasi di daerah mendorong langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. ant
