Aksi demonstrasi di Kalimantan Selatan pada 1 September 2025 berlangsung damai dan tertib. Ribuan orang, mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online, hingga masyarakat umum, turun ke jalan untuk menyampaikan pendapat mereka. Salah satu hal utama yang disuarakan adalah penolakan rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang dirasa masih berat bagi sebagian besar rakyat. Selain itu, aksi demonstrasi juga menekankan perlunya reformasi dalam berbagai kebijakan dan peningkatan akuntabilitas lembaga negara agar keputusan politik lebih berpihak pada rakyat.
Meskipun jumlah massa cukup banyak, aksi ini berjalan lancar tanpa keributan dan tidak merusak fasilitas umum. Hal ini menjadi bukti bahwa aksi demonstrasi tidak selalu identik dengan kekacauanjustru bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi rakyat secara tertib dan damai.
Aksi demonstrasi ini sah secara hukum. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjamin kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dengan syarat dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Aparat kepolisian hadir di lokasi untuk mengawal jalannya aksi, memastikan keamanan, sekaligus menjaga agar kegiatan ini tetap damai.
Yang menarik dari aksi ini adalah kedewasaan para berbagai pihak. Meski datang dari berbagai latar belakangmahasiswa, pekerja, dan masyarakat umummereka mampu bersatu, menjaga ketertiban, dan mengedepankan cara damai dalam menyuarakan pendapat. Solidaritas yang muncul menjadi contoh bahwa aksi demonstrasi bisa dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tetap menghormati hukum serta hak-hak orang lain.
Dampak dari aksi demonstrasi ini cukup besar karena menjadi sinyal jelas kepada pemerintah dan DPR bahwa masyarakat peduli terhadap kebijakan publik dan ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta masyarakat luas dapat melihat bahwa menyampaikan pendapat tidak harus melalui keributan atau perusakan fasilitas umum, melainkan bisa dilakukan dengan cara yang aman, teratur, dan efektif. Hal ini penting untuk membangun budaya partisipasi politik yang sehat, di mana rakyat berani bersuara tanpa menimbulkan kekacauan.
Selain itu, aksi demonstrasi ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi lembaga negara. Dengan menolak kenaikan gaji DPR yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi rakyat, masyarakat menekankan bahwa wakil rakyat harus berpihak pada kepentingan publik. Pesan yang disampaikan melalui aksi demonstrasi ini bisa menjadi dorongan bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang kontroversial dan mendengarkan aspirasi warga secara serius.
Dengan demikian, aksi demonstrasi damai di Kalimantan Selatan bukan sekadar unjuk rasa di jalan, tetapi juga pelajaran berharga bagi masyarakat dan pemerintah. Aksi ini menunjukkan bahwa aspirasi rakyat dapat disampaikan tanpa menimbulkan keributan, tanpa merusak fasilitas umum, dan tetap berada dalam koridor hukum. Lebih dari itu, aksi demonstrasi ini menjadi bukti nyata bahwa dapat dijalankan dengan sehat rakyat bersuara, pemerintah menerima masukan, dan masyarakat belajar bahwa perubahan bisa dicapai melalui cara yang damai dan bertanggung jawab.
